Pemilu 2014 belum pengaruhi anggaran negara
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ahcsanul Qosasi memandang, potensi terjadinya pemborosan anggaran tahun 2013 masih terlalu jauh jika dihubungkan dengan momen Pemilu 2014 mendatang.
"Sebenarnya dimungkinkan terjadi di tingkat eksekutif. Sehingga, terlalu jauh bila dikaitkan dengan aktivitas politik seperti kampanye Pilpres yang mulai pada tahun ini," ujar Ahcsanul saat dihubungi Sindonews, Senin (7/1/2013).
Namun demikian, dirinya mengaku tidak bisa menafikkan potensi pemborosan tersebut begitu saja. Pasalnya, berbagai kepentingan mungkin saja menekan pihak berwenang untuk mengeluarkan anggaran secara berlebihan.
"Biarpun orang bilang ini tahun politik, tapi kalau pemborosan anggaran dikaitkan dengan politik, itu terlalu jauh. Walaupun tidak bisa disangkal sepenuhnya," tandasnya.
Untuk itu, dirinya mengimbau kepada segenap eleman masyarakat, pemerhati kebijakan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk bersama-sama mengawasi potensi tersebut.
"Walaupun keputusan itu ada di tingkat eksekutif, karena eksekutif yang mengajukan, dan yang membelanjakan. Namun kita harus bersama-sama mengawasi hal itu agar potensi penyelewengan yang menyebabkan pemborosan bisa dihindarkan," imbuhnya.
"Sebenarnya dimungkinkan terjadi di tingkat eksekutif. Sehingga, terlalu jauh bila dikaitkan dengan aktivitas politik seperti kampanye Pilpres yang mulai pada tahun ini," ujar Ahcsanul saat dihubungi Sindonews, Senin (7/1/2013).
Namun demikian, dirinya mengaku tidak bisa menafikkan potensi pemborosan tersebut begitu saja. Pasalnya, berbagai kepentingan mungkin saja menekan pihak berwenang untuk mengeluarkan anggaran secara berlebihan.
"Biarpun orang bilang ini tahun politik, tapi kalau pemborosan anggaran dikaitkan dengan politik, itu terlalu jauh. Walaupun tidak bisa disangkal sepenuhnya," tandasnya.
Untuk itu, dirinya mengimbau kepada segenap eleman masyarakat, pemerhati kebijakan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk bersama-sama mengawasi potensi tersebut.
"Walaupun keputusan itu ada di tingkat eksekutif, karena eksekutif yang mengajukan, dan yang membelanjakan. Namun kita harus bersama-sama mengawasi hal itu agar potensi penyelewengan yang menyebabkan pemborosan bisa dihindarkan," imbuhnya.
(gpr)