Mentan klaim sudah beri margin fee beras PSO ke Bulog
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono membantah penyataan Badan Urusan Logistik (Bulog), bahwa mereka mengalami kerugian Public Sevice Obligation (PSO) hingga Rp269 miliar, akibat tidak mendapat margin fee dari pemerintah.
"Jadi tidak benar itu, enggak mungkin. Apakah kurang efisien dalam pelaksanaan atau tidak nanti bisa dicek," kata Suswono usai Rapat Kerja Pemerintah di JCC, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Dia menjelaskan, pemerintah selalu memberikan pembayaran kepada Bulog untuk distribusi beras PSO dengan harga di atas HPP. "Selama ini bulog kan diberikan margin. Kan pemerintah sendiri menetapkan HPP. Misalnya, Rp6600 kalau beras. Tetapi kemudian pemerintah membeli ke Bulog di atas itu. Ada margin Rp1000 lebih kalau enggak salah," terangnya.
Menurut Mentan, tidak mungkin pemerintah membuat rugi Bulog, sebab pemerintah juga berkepentingan menjaga agar Bulog tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.
"Saya kira tidak. Pasti pemerintah akan memberikan hitung-hitungan yang bisa tetap beroperasi dengan PSO itu khususnya beras raskin," tambah Suswono.
Sebelumnya, Perum Bulog menuntut pemerintah agar segera memberikan margin fee untuk kegiatan PSO yang dilakukannya. Pasalnya, selama ini Bulog tidak pernah menerima margin fee dalam pelaksanaan distribusi beras.
"Bulog belum pernah menerima margin fee dari pemerintah," kata Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Ali Muso, beberapa waktu lalu.
Akibat tidak adanya margin fee dari pemerintah pada tahun ini, Bulog mengalami defisit PSO sebesar Rp269 miliar. "Harusnya Bulog mendapat fee, tapi karena HPP yang rendah, kita potensi defisit Rp269,03 miliar," ungkap Sutarto.
"Jadi tidak benar itu, enggak mungkin. Apakah kurang efisien dalam pelaksanaan atau tidak nanti bisa dicek," kata Suswono usai Rapat Kerja Pemerintah di JCC, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Dia menjelaskan, pemerintah selalu memberikan pembayaran kepada Bulog untuk distribusi beras PSO dengan harga di atas HPP. "Selama ini bulog kan diberikan margin. Kan pemerintah sendiri menetapkan HPP. Misalnya, Rp6600 kalau beras. Tetapi kemudian pemerintah membeli ke Bulog di atas itu. Ada margin Rp1000 lebih kalau enggak salah," terangnya.
Menurut Mentan, tidak mungkin pemerintah membuat rugi Bulog, sebab pemerintah juga berkepentingan menjaga agar Bulog tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.
"Saya kira tidak. Pasti pemerintah akan memberikan hitung-hitungan yang bisa tetap beroperasi dengan PSO itu khususnya beras raskin," tambah Suswono.
Sebelumnya, Perum Bulog menuntut pemerintah agar segera memberikan margin fee untuk kegiatan PSO yang dilakukannya. Pasalnya, selama ini Bulog tidak pernah menerima margin fee dalam pelaksanaan distribusi beras.
"Bulog belum pernah menerima margin fee dari pemerintah," kata Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Ali Muso, beberapa waktu lalu.
Akibat tidak adanya margin fee dari pemerintah pada tahun ini, Bulog mengalami defisit PSO sebesar Rp269 miliar. "Harusnya Bulog mendapat fee, tapi karena HPP yang rendah, kita potensi defisit Rp269,03 miliar," ungkap Sutarto.
(izz)