Dahlan minta petunjuk Menkeu soal penyerahan 7% saham Newmont
Dahlan minta petunjuk Menkeu soal penyerahan 7% saham Newmont
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta petunjuk dari Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengenai opsi penyerahan 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) kepada BUMN.
"Saya menunggu petunjuk lebih lanjut dari Menteri Keuangan," kata Dahlan sebelum menghadiri Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Mantan Dirut PLN tersebut mengaku belum bisa menentukan perusahaan pelat merah mana yang akan diberi 7 persen saham Newmont tersebut. Namun, dia berpendapat sebaiknya saham Newmont diserahkan kepada BUMN keuangan.
Menurutnya, tidak perlu dibuat BUMN baru. "Saya kira BUMN keuangan lah, bukan BUMN baru," ujar Dahlan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan setuju jika 7 persen saham Newmont yang rencananya akan dibeli pemerintah diserahkan kepada BUMN. "Bisa saja, kenapa tidak?" ucapnya, belum lama ini.
Menurut Hatta, pembelian 7 persen saham Newmont bisa saja dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, kemudian diserahkan kepada BUMN, artinya PIP hanya menjadi 'jembatan' dalam proses pembelian itu.
"Saya menunggu petunjuk lebih lanjut dari Menteri Keuangan," kata Dahlan sebelum menghadiri Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Mantan Dirut PLN tersebut mengaku belum bisa menentukan perusahaan pelat merah mana yang akan diberi 7 persen saham Newmont tersebut. Namun, dia berpendapat sebaiknya saham Newmont diserahkan kepada BUMN keuangan.
Menurutnya, tidak perlu dibuat BUMN baru. "Saya kira BUMN keuangan lah, bukan BUMN baru," ujar Dahlan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan setuju jika 7 persen saham Newmont yang rencananya akan dibeli pemerintah diserahkan kepada BUMN. "Bisa saja, kenapa tidak?" ucapnya, belum lama ini.
Menurut Hatta, pembelian 7 persen saham Newmont bisa saja dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, kemudian diserahkan kepada BUMN, artinya PIP hanya menjadi 'jembatan' dalam proses pembelian itu.
(izz)
Explore More