Pemerintah diminta bina pengusaha franchise
Sabtu, 02 Februari 2013 - 18:07 WIB
Pemerintah diminta bina pengusaha franchise
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), Anang Sukandar mengungkapkan, sulitnya pertumbuhan industri franchise karena kurang entepreneurship, serta minimnya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah.
"Mau enggak mau, untuk menumbuhkan industri ini harus ada campur tangan pemerintah. Kalau pemerintah cuek saja, ya enggak bisa maju. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan," katanya saat dihubungi Sindonews, Sabtu (2/2/2013).
Pemerintah, lanjut Anang, sebagai pemegang kebijakan perannya sangat penting agar industri franchise dan BO tidak kehilangan arah. Pemerintah tidak hanya sekadar memberikan pelatihan dan seminar. Tetapi harus konsisten dalam memberikan pembinaan dan pengawasan di lapangan.
"Selama ini enggak ada yang dilakukan pemerintah secara konkrit. Pemerintah hanya mengatur dan mengevauasi saja. Tapi enggak mau membina dan mengawasi secara kontinue," ujarnya.
Anang pesimis industri franchise sulit berkembang jika sikap pemerintah hanya seperti itu. Padahal, Indonesia sebagai salah satu negara yang diincar oleh para pengusaha franchise asing.
"Usaha kuliner dan minuman di Indonesia masih akan bertumbuh pesat tahun ini. Artinya, pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini. Jangan sampai kita kalah dengan asing," terang dia.
Dia menuturkan, usaha franchise muncul pada 1990. Saat itu International Labaour Organization (ILO) sebagai organisasi ketengakerjaan internasional menganjurkan kepada pemerinta Indonesia, jika ingin menciptakan lapangan pekerjaan, maka manfaatkan pola waralaba. "Itu benar sekai, tapi pemerintah kita tidak pernah bergerak jauh, hanya ngomong doang," ujarnya.
"Mau enggak mau, untuk menumbuhkan industri ini harus ada campur tangan pemerintah. Kalau pemerintah cuek saja, ya enggak bisa maju. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sangat diperlukan," katanya saat dihubungi Sindonews, Sabtu (2/2/2013).
Pemerintah, lanjut Anang, sebagai pemegang kebijakan perannya sangat penting agar industri franchise dan BO tidak kehilangan arah. Pemerintah tidak hanya sekadar memberikan pelatihan dan seminar. Tetapi harus konsisten dalam memberikan pembinaan dan pengawasan di lapangan.
"Selama ini enggak ada yang dilakukan pemerintah secara konkrit. Pemerintah hanya mengatur dan mengevauasi saja. Tapi enggak mau membina dan mengawasi secara kontinue," ujarnya.
Anang pesimis industri franchise sulit berkembang jika sikap pemerintah hanya seperti itu. Padahal, Indonesia sebagai salah satu negara yang diincar oleh para pengusaha franchise asing.
"Usaha kuliner dan minuman di Indonesia masih akan bertumbuh pesat tahun ini. Artinya, pemerintah harus bisa memanfaatkan situasi ini. Jangan sampai kita kalah dengan asing," terang dia.
Dia menuturkan, usaha franchise muncul pada 1990. Saat itu International Labaour Organization (ILO) sebagai organisasi ketengakerjaan internasional menganjurkan kepada pemerinta Indonesia, jika ingin menciptakan lapangan pekerjaan, maka manfaatkan pola waralaba. "Itu benar sekai, tapi pemerintah kita tidak pernah bergerak jauh, hanya ngomong doang," ujarnya.
(izz)
Lihat Juga :
