Muncul suap impor daging, pengusaha salahkan Kementan
Minggu, 03 Februari 2013 - 14:30 WIB
Muncul suap impor daging, pengusaha salahkan Kementan
A
A
A
Sindonews.com - Para pengusaha daging sapi yang tergabung dalam Komite Daging Sapi Jakarta Raya (KDS Jakarta) menilai, Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya kasus suap impor daging sapi.
Alasannya, Kementan merupakan penentu utama kuota impor daging sapi dan pembagian alokasi kuota untuk setiap importir.
"Meski ada Rapat Koordinasi dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kemenperin (Kementerian Perindustrian), Kemenko Perekonomian, yang dominan adalah Kementan. Mereka yang punya data kuota sapi lokal," tutur Ketua Umum KDS Jakarta Sarman Simanjorang ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Dia menjelaskan, alokasi kuota impor daging sapi pada tahun ini diberikan langsung kepada perusahaan, bukan melalui asosiasi seperti sebelumnya. Penunjukan perusahaan importir dan pembagian alokasi kuota diputuskan berdasarkan kapabilitas perusahaan yang diukur, misalnya dari gudang penyimpanan, mobil pengangkutan, dan sebagainya.
Namun, Sarman mengaku tidak bisa memastikan apakah penunjukkan importir dilakukan secara objektif ataukah ada kecurangan. "Dalam prakteknya kita enggak ngerti," tukasnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi.
Luthfi yang juga anggota Komisi Pertahanan DPR bersama AF diduga menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha importir daging berinisial AAE dan JE dari PT Indoguna Utama di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur. Rabu lalu, Luthfi telah digelandang KPK dari Kantor DPP PKS di Pasar Minggu.
Alasannya, Kementan merupakan penentu utama kuota impor daging sapi dan pembagian alokasi kuota untuk setiap importir.
"Meski ada Rapat Koordinasi dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kemenperin (Kementerian Perindustrian), Kemenko Perekonomian, yang dominan adalah Kementan. Mereka yang punya data kuota sapi lokal," tutur Ketua Umum KDS Jakarta Sarman Simanjorang ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Minggu (3/2/2013).
Dia menjelaskan, alokasi kuota impor daging sapi pada tahun ini diberikan langsung kepada perusahaan, bukan melalui asosiasi seperti sebelumnya. Penunjukan perusahaan importir dan pembagian alokasi kuota diputuskan berdasarkan kapabilitas perusahaan yang diukur, misalnya dari gudang penyimpanan, mobil pengangkutan, dan sebagainya.
Namun, Sarman mengaku tidak bisa memastikan apakah penunjukkan importir dilakukan secara objektif ataukah ada kecurangan. "Dalam prakteknya kita enggak ngerti," tukasnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka dalam kasus suap impor daging sapi.
Luthfi yang juga anggota Komisi Pertahanan DPR bersama AF diduga menerima suap Rp1 miliar dari pengusaha importir daging berinisial AAE dan JE dari PT Indoguna Utama di kawasan Pondok Bambu Jakarta Timur. Rabu lalu, Luthfi telah digelandang KPK dari Kantor DPP PKS di Pasar Minggu.
(gpr)
Lihat Juga :
