Pegawai SKK Migas dinilai 'pahlawan tanpa tanda jasa'
Kamis, 14 Februari 2013 - 14:52 WIB
Pegawai SKK Migas dinilai 'pahlawan tanpa tanda jasa'
A
A
A
Sindonews.com - Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengklaim, karyawannya sebagai 'pahlawan tanpa tanda jasa'. Alasannya, merekalah yang bekerja keras sehingga negara bisa menerima pendapatan hingga USD350 miliar dari sektor migas.
"Industri mana di negeri ini yang bisa mendapatkan USD350 miliar? Pantas lah kalau saya mengklaim 600 pegawai SKK Migas adalah pahlawan tanpa tanda jasa," kata Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ketika membuka Rapat Kerja SKK Migas di City Plaza, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Rudi menuturkan, pendapatan negara dari sektor migas pun terus meningkat setiap tahun. "Tiap tahun terus meningkat," ucapnya.
Karena itu, mantan Wamen ESDM ini merasa sedih dengan adanya tuduhan sejumlah kalangan yang menyebut SKK Migas dan pendahulunya, yakni Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) 'tidak pro kepentingan nasional'.
Lebih menyedihkan lagi, lanjut dia, tuduhan 'tidak pro nasional' ini dipercaya oleh lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pembubaran BP Migas pada 13 November 2012 dengan pertimbangan seperti itu.
"Saya selalu miris kalau ingat tanggal 13 November 2013. Begitu mudahkah data yang salah itu dipercaya lembaga negara?" ujar Rudi.
"Industri mana di negeri ini yang bisa mendapatkan USD350 miliar? Pantas lah kalau saya mengklaim 600 pegawai SKK Migas adalah pahlawan tanpa tanda jasa," kata Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini ketika membuka Rapat Kerja SKK Migas di City Plaza, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Rudi menuturkan, pendapatan negara dari sektor migas pun terus meningkat setiap tahun. "Tiap tahun terus meningkat," ucapnya.
Karena itu, mantan Wamen ESDM ini merasa sedih dengan adanya tuduhan sejumlah kalangan yang menyebut SKK Migas dan pendahulunya, yakni Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) 'tidak pro kepentingan nasional'.
Lebih menyedihkan lagi, lanjut dia, tuduhan 'tidak pro nasional' ini dipercaya oleh lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan pembubaran BP Migas pada 13 November 2012 dengan pertimbangan seperti itu.
"Saya selalu miris kalau ingat tanggal 13 November 2013. Begitu mudahkah data yang salah itu dipercaya lembaga negara?" ujar Rudi.
(izz)
Lihat Juga :
