Pemerintah minta KPPU awasi praktik kartel pangan
Kamis, 14 Februari 2013 - 20:16 WIB
Pemerintah minta KPPU awasi praktik kartel pangan
A
A
A
Sindonews.com - Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor Presiden hari ini memberikan atensi pada tiga hal pokok di bidang ekonomi, yaitu peningkatan lifting migas, swasembada pangan, dan peningkatan infrastruktur.
Sektor kedua yang memperoleh perhatian besar pemerintah adalah sektor pangan dengan berkonsentrasi pada swasembada pangan dengan tetap mengendalikan harga dalam negeri.
“Jangan sampai justru menimbulkan distorsi di pasar yang mengakibatkan mahalnya harga-harga pangan,” tegas Menko Perekonomian, Hatta Rajasa di istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Berkaitan dengan hal itu, Hatta mengungkapkan, pemerintah akan membenahi tata niaga. “Kita meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengecekan langsung apakah terjadi praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat atau ada kartel," pungkasnya.
"Transparansi pengadaan semua bahan pokok kita, apakah itu terkait dengan pengadaan beras, gula, jagung, kedelai dan daging sapi harus transparan dan akuntabel,” lanjut Hatta.
Menurut Hatta, Presiden telah memerintahkan agar tim bekerja merumuskan tata niaga yang baik, sehat, tidak monopoli, transparan, dan akuntabel.
Sektor kedua yang memperoleh perhatian besar pemerintah adalah sektor pangan dengan berkonsentrasi pada swasembada pangan dengan tetap mengendalikan harga dalam negeri.
“Jangan sampai justru menimbulkan distorsi di pasar yang mengakibatkan mahalnya harga-harga pangan,” tegas Menko Perekonomian, Hatta Rajasa di istana Presiden, Jakarta, Kamis (14/2/2013).
Berkaitan dengan hal itu, Hatta mengungkapkan, pemerintah akan membenahi tata niaga. “Kita meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengecekan langsung apakah terjadi praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat atau ada kartel," pungkasnya.
"Transparansi pengadaan semua bahan pokok kita, apakah itu terkait dengan pengadaan beras, gula, jagung, kedelai dan daging sapi harus transparan dan akuntabel,” lanjut Hatta.
Menurut Hatta, Presiden telah memerintahkan agar tim bekerja merumuskan tata niaga yang baik, sehat, tidak monopoli, transparan, dan akuntabel.
(gpr)
Lihat Juga :
