Kemenpera gelar diklat manajemen proyek
A
A
A
Sindonews.com - Demi meningkatkan kapasitas dan penyegaran kembali materi manajemen proyek, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengadakan pendidikan kilat (diklat) manajemen proyek yang diikuti para pejabat inti satuan kerja (Satker).
Diklat manajemen proyek yang dilaksanakan Bagian Kepegawaian Biro Hukum dan kepegawaian Kemenpera tersebut dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Kemenpera, Agus Sumargiarto dan diikuti sekitar 62 pejabat Satker di lingkungan Kemenpera. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari (13-15 Februari 2013).
Agus mengatakan, adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenpera menuntut para pejabat dan staf dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu harus dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mulai dari penanganan administasi keuangan hingga pengelolaan barang milik negara (BMN).
"Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan dan perbaikan, sehingga prinsip akuntabilitas keuangan negara dapat tercapai. Untuk itu diperlukan pejabat inti Satker yang memiliki kompetensi agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik," kata Agus dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Diklat ini, kata dia, bertujuan agar para pejabat inti Satker yang memiliki tingkat kompetensi berbeda memiliki pemahaman yang sama atas tugasnya masing-masing. "Melalui Diklat ini dan sesuai arahan pimpinan, kami berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Kepegawaian Kemenpera, Rubiyo menjelaskan, Diklat manajemen proyek merupakan salah satu kegiatan pembinaan SDM di lingkungan Kemenpera yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas sekaligus penyegaran kembali materi manajemen proyek bagi para pejabat inti Satker.
Dia berharap, kegiatan Diklat ini membuat para pejabat inti Satker dapat mengetahui peran, fungsi, tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan proyek, serta manfaat dan konsekuensi pengadaan pekerjaan proyek.
"Selain itu, para peserta juga dapat mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan proyek serta mengetahui metode pengendalian biaya dan waktunya," ujarnya.
Diklat manajemen proyek yang dilaksanakan Bagian Kepegawaian Biro Hukum dan kepegawaian Kemenpera tersebut dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Kemenpera, Agus Sumargiarto dan diikuti sekitar 62 pejabat Satker di lingkungan Kemenpera. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari (13-15 Februari 2013).
Agus mengatakan, adanya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenpera menuntut para pejabat dan staf dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu harus dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, mulai dari penanganan administasi keuangan hingga pengelolaan barang milik negara (BMN).
"Reformasi birokrasi menuntut adanya perubahan dan perbaikan, sehingga prinsip akuntabilitas keuangan negara dapat tercapai. Untuk itu diperlukan pejabat inti Satker yang memiliki kompetensi agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik," kata Agus dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Diklat ini, kata dia, bertujuan agar para pejabat inti Satker yang memiliki tingkat kompetensi berbeda memiliki pemahaman yang sama atas tugasnya masing-masing. "Melalui Diklat ini dan sesuai arahan pimpinan, kami berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya," harapnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Kepegawaian Kemenpera, Rubiyo menjelaskan, Diklat manajemen proyek merupakan salah satu kegiatan pembinaan SDM di lingkungan Kemenpera yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas sekaligus penyegaran kembali materi manajemen proyek bagi para pejabat inti Satker.
Dia berharap, kegiatan Diklat ini membuat para pejabat inti Satker dapat mengetahui peran, fungsi, tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan proyek, serta manfaat dan konsekuensi pengadaan pekerjaan proyek.
"Selain itu, para peserta juga dapat mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan proyek serta mengetahui metode pengendalian biaya dan waktunya," ujarnya.
(izz)