Pekerja di Blok Mahakam 95% orang Indonesia
Jum'at, 15 Februari 2013 - 18:21 WIB
Pekerja di Blok Mahakam 95% orang Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah penilaian Indonesian Resources Research (IRESS), bahwa Blok Mahakam telah 'dikuasai pihak asing' karena kontraknya masih berada di tangan perusahaan minyak asal Prancis, yakni Total E&P Indonesie.
Kementerian ESDM menyebut banyak pekerja asal Indonesia dari tingkat rendah hingga posisi pimpinan di blok tersebut. Hal itu sebagai bukti bahwa kepentingan nasional Indonesia terakomodasi meski kontraknya dipegang perusahaan asing. Di Blok Mahakam, 95 persen pekerja berkewarganegaraan Indonesia.
"Saat ini sekitar 95 persen pekerja di WK (wilayah kerja) Mahakam adalah warga negara Indonesia. Mereka berada sejak dari posisi pimpinan (manajemen) hingga level paling bawah serta terus akan ditingkatkan kemampuan dan profesionalitasnya," ungkap Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Jumat (15/2/2013).
Selain itu, pihaknya juga menegaskan tidak ada kerugian negara sama-sekali dalam rencana pengelolaan WK Mahakam pasca 2017.
"Keputusan yang akan diambil pemerintah justru untuk tetap menjaga penerimaan negara dari usaha dan pengelolaan WK migas yang membutuhkan dana besar dan sarat dengan risiko," jelas dia.
Kementerian ESDM menyebut banyak pekerja asal Indonesia dari tingkat rendah hingga posisi pimpinan di blok tersebut. Hal itu sebagai bukti bahwa kepentingan nasional Indonesia terakomodasi meski kontraknya dipegang perusahaan asing. Di Blok Mahakam, 95 persen pekerja berkewarganegaraan Indonesia.
"Saat ini sekitar 95 persen pekerja di WK (wilayah kerja) Mahakam adalah warga negara Indonesia. Mereka berada sejak dari posisi pimpinan (manajemen) hingga level paling bawah serta terus akan ditingkatkan kemampuan dan profesionalitasnya," ungkap Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian ESDM, Susyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Jumat (15/2/2013).
Selain itu, pihaknya juga menegaskan tidak ada kerugian negara sama-sekali dalam rencana pengelolaan WK Mahakam pasca 2017.
"Keputusan yang akan diambil pemerintah justru untuk tetap menjaga penerimaan negara dari usaha dan pengelolaan WK migas yang membutuhkan dana besar dan sarat dengan risiko," jelas dia.
(izz)
Lihat Juga :
