Pertamina diminta siapkan proposal blok Mahakam
Senin, 18 Februari 2013 - 18:52 WIB
Pertamina diminta siapkan proposal blok Mahakam
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik meminta Pertamina menyiapkan proposal terkait segala macam yang menyangkut pengelolaan blok Mahakam di Kalimantan Timur. Sehingga pertimbangan skenario terkait pengelolaan blok itu segera diselesaikan.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga bercerita belum lama ini telah berkunjung ke Perancis dan bertemu dengan pihak Total E&P. Hal itu diakuinya sebagai penjajakan renegosiasi kontrak yang akan habis pada 2017 mendatang.
Dalam pertemuan itu, tak ada kesepakatan, tapi hanya peneguhan keinginan kuat Total E&P mempertahankan blok tersebut. “Saya kemudian melihat daripada ganti suami belum tentu cocok. Tapi tetap rasional,” ujar Jero usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/2/2013).
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha meminta agar pemerintah berhati-hati dalam memutuskan kepemilikan blok Mahakam. Menurutnya, meski saham Pertamina minim di blok migas tersebut, namun kendali harus tetap di tangan BUMN migas.
Satya menjelaskan, pemerintah harus belajar dari konsorsium pengelolaan blok Cepu Jawa Timur, Mobil Cepu Limited, yang dimiliki ExxonMobil dan Pertamina. Walaupun Pertamina memiliki saham sebesar 45 persen, akan tetapi Pertamina tidak bisa mengambil keputusan karena Pertamina bukan sebagai operator. “Dengan operatorship diambil Exxon maka semua keputusan sesuai mekanisme Exxon,” tegasnya.
Satya meminta agar pemerintah lebih waspada dalam menentukan operator di blok Mahakam. Pemerintah juga dinilai wajib memberikan penjelasan pada Komisi VII tentang situasi terkini renegosiasi blok tersebut. “Kejadian seperti blok Cepu tidak boleh terjadi lagi di blok lain,” kata dia.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga bercerita belum lama ini telah berkunjung ke Perancis dan bertemu dengan pihak Total E&P. Hal itu diakuinya sebagai penjajakan renegosiasi kontrak yang akan habis pada 2017 mendatang.
Dalam pertemuan itu, tak ada kesepakatan, tapi hanya peneguhan keinginan kuat Total E&P mempertahankan blok tersebut. “Saya kemudian melihat daripada ganti suami belum tentu cocok. Tapi tetap rasional,” ujar Jero usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/2/2013).
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Satya W Yudha meminta agar pemerintah berhati-hati dalam memutuskan kepemilikan blok Mahakam. Menurutnya, meski saham Pertamina minim di blok migas tersebut, namun kendali harus tetap di tangan BUMN migas.
Satya menjelaskan, pemerintah harus belajar dari konsorsium pengelolaan blok Cepu Jawa Timur, Mobil Cepu Limited, yang dimiliki ExxonMobil dan Pertamina. Walaupun Pertamina memiliki saham sebesar 45 persen, akan tetapi Pertamina tidak bisa mengambil keputusan karena Pertamina bukan sebagai operator. “Dengan operatorship diambil Exxon maka semua keputusan sesuai mekanisme Exxon,” tegasnya.
Satya meminta agar pemerintah lebih waspada dalam menentukan operator di blok Mahakam. Pemerintah juga dinilai wajib memberikan penjelasan pada Komisi VII tentang situasi terkini renegosiasi blok tersebut. “Kejadian seperti blok Cepu tidak boleh terjadi lagi di blok lain,” kata dia.
(gpr)
Lihat Juga :
