Ini tantangan industri kelautan dan perikanan
Rabu, 20 Februari 2013 - 20:39 WIB
Ini tantangan industri kelautan dan perikanan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengakui, masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Kelautan dan Perikana (KKP) dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan.
Antara lain, hampir 25,37 persen dari 7,87 juta penduduk miskin nasional tinggal di wilayah pesisir. Selain itu, masih terbatasnya akses permodalan, kurang optimalnya ketersediaan sarana prasarana kelautan dan perikanan, menjadi kendala serius.
Masalah lain, lanjut dia, tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas serta sistem pendataan kelautan dan perikanan yang masih perlu terus ditingkatkan dan pembiayaan baik APBN maupun APBD masih terbatas.
"Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah. Seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas melalui penyediaan lahan bagi infrastruktur, kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta perubahan mindset masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas," tuturnya seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP), Rabu (20/2/2013).
Sharif menjelaskan, untuk mendorong terwujudnya kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi sektor usaha kelautan dan perikanan, pemerintah bisa melakukan pemberian insentif dan perlakuan khusus. Upaya ini untuk mengundang sektor usaha membangun kawasan pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan lahan bagi penanam modal.
Selain itu, perlu dilakukan peningkatan daya saing produk perikanan serta debottlenecking melalui simplifikasi perijinan dan peraturan daerah yang menunjang iklim investasi. "Banyak hal lain yang bisa memacu pertumbuhan investasi, diantaranya insentif pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan terhadap penanam modal, mendukung sektor unggulan di daerah masing-masing," jelas dia.
Antara lain, hampir 25,37 persen dari 7,87 juta penduduk miskin nasional tinggal di wilayah pesisir. Selain itu, masih terbatasnya akses permodalan, kurang optimalnya ketersediaan sarana prasarana kelautan dan perikanan, menjadi kendala serius.
Masalah lain, lanjut dia, tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas serta sistem pendataan kelautan dan perikanan yang masih perlu terus ditingkatkan dan pembiayaan baik APBN maupun APBD masih terbatas.
"Untuk itu, sangat diperlukan dukungan lintas kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah. Seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas melalui penyediaan lahan bagi infrastruktur, kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta perubahan mindset masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas," tuturnya seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Kalautan dan Perikanan (KKP), Rabu (20/2/2013).
Sharif menjelaskan, untuk mendorong terwujudnya kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi sektor usaha kelautan dan perikanan, pemerintah bisa melakukan pemberian insentif dan perlakuan khusus. Upaya ini untuk mengundang sektor usaha membangun kawasan pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan lahan bagi penanam modal.
Selain itu, perlu dilakukan peningkatan daya saing produk perikanan serta debottlenecking melalui simplifikasi perijinan dan peraturan daerah yang menunjang iklim investasi. "Banyak hal lain yang bisa memacu pertumbuhan investasi, diantaranya insentif pajak daerah, peningkatan kualitas pelayanan terhadap penanam modal, mendukung sektor unggulan di daerah masing-masing," jelas dia.
(izz)
Lihat Juga :
