Kemenpera gandeng HWK bangun rumah swadaya
Kemenpera gandeng HWK bangun rumah swadaya
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng Himpunan Wanita Karya (HWK) untuk membangun rumah swadaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sejumlah provinsi Indonesia.
Adanya kerjasama ini diharapkan dapat memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan terutama Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) dalam penentuan kebutuhan perumahan.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kemenpera dan HWK tentang Koordinasi Fasilitasi Pembangunan Perumahan Bagi Anggota HWK tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz dan Ketua Umum HWK Dra Hj Maryamah Nugraha Besoes.
Djan mengungkapkan, adanya peran aktif HWK yang merupakan wadah organisasi wanita di daerah akan sangat membantu terlaksananya program pembangunan perumahan di daerah. Apalagi HWK memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia.
Untuk itu, Kemenpera akan terus mendorong lebih banyak pihak di daerah agar ikut memberikan perhatian khusus pada program perumahan.
"Kemenpera akan membantu ibu-ibu dalam organisasi HWK agar dapat pendidikan khusus terkait bagaimana memperoleh bantuan kredit rumah dari bank, membeli tanah untuk MBR, serta subsidi fasilitas prasarana, sarana dan utilitas seperti pembangunan jalan lingkungan dan saluran air," kata Djan di Kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (21/2/2013).
"Jadi ibu-ibu yang tergabung dalam HWK bisa bekerjasama dengan Pemda setempat untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak huni," imbuhnya.
Ketua Umum HWK, Maryamah Nugraha Besoes menyatakan, HWK yang berdiri sejak 28 Februari 1981 merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen, mandiri dan profesional yang mengabdikan diri untuk kemajuan wanita. Saat ini HWK memiliki perwakilan di 33 provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kami berharap melalui kerja sama di sektor perumahan ini HWK bisa lebih banyak berbuat untuk para wanita di daerah serta membantu masyarakat kurang mampu khususnya dalam peningkatan kualitas perumahan. Untuk menanganio proyek kerjasama ini, DPP HWK menunjuk salah satu ketua DPP yakni Ibu Hana Fadel menjadi koordinator pelaksanaan fasilitasi program,” katanya.
Adanya kerjasama ini diharapkan dapat memberdayakan dan memperkuat kaum perempuan terutama Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) anggota Himpunan Wanita Karya (HWK) dalam penentuan kebutuhan perumahan.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kemenpera dan HWK tentang Koordinasi Fasilitasi Pembangunan Perumahan Bagi Anggota HWK tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz dan Ketua Umum HWK Dra Hj Maryamah Nugraha Besoes.
Djan mengungkapkan, adanya peran aktif HWK yang merupakan wadah organisasi wanita di daerah akan sangat membantu terlaksananya program pembangunan perumahan di daerah. Apalagi HWK memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia.
Untuk itu, Kemenpera akan terus mendorong lebih banyak pihak di daerah agar ikut memberikan perhatian khusus pada program perumahan.
"Kemenpera akan membantu ibu-ibu dalam organisasi HWK agar dapat pendidikan khusus terkait bagaimana memperoleh bantuan kredit rumah dari bank, membeli tanah untuk MBR, serta subsidi fasilitas prasarana, sarana dan utilitas seperti pembangunan jalan lingkungan dan saluran air," kata Djan di Kantor Kemenpera, Jakarta, Kamis (21/2/2013).
"Jadi ibu-ibu yang tergabung dalam HWK bisa bekerjasama dengan Pemda setempat untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak huni," imbuhnya.
Ketua Umum HWK, Maryamah Nugraha Besoes menyatakan, HWK yang berdiri sejak 28 Februari 1981 merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen, mandiri dan profesional yang mengabdikan diri untuk kemajuan wanita. Saat ini HWK memiliki perwakilan di 33 provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kami berharap melalui kerja sama di sektor perumahan ini HWK bisa lebih banyak berbuat untuk para wanita di daerah serta membantu masyarakat kurang mampu khususnya dalam peningkatan kualitas perumahan. Untuk menanganio proyek kerjasama ini, DPP HWK menunjuk salah satu ketua DPP yakni Ibu Hana Fadel menjadi koordinator pelaksanaan fasilitasi program,” katanya.
(gpr)
Explore More