Pengembang pilih rumah mewah, Jatim backlog hunian
Pengembang pilih rumah mewah, Jatim backlog hunian
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah pengembang di Jawa Timur (Jatim) lebih memilih rumah menengah dan mewah. Kondisi ini membuat Jatim mengalami backlog (kekurangan pasokan) hunian. Aplagi, angka backlog diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 24 persen per tahun.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Erlangga Satriagung mengatakan, untuk mengatasi backlog perumahan perlu skema khusus. Yaitu, kebijakan pemerintah seperti di bidang fiskal dan alih fungsi lahan pemprov.
Kebijakan tersebut, lanjut dia, harus melibatkan steakholder yang ada. Misalnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jika tidak ada skema khusus dalam proyek RST (rumah sederhana tapak), backlog sampai kapanpun akan tetap terjadi," ujarnya, Sabtu (23/2/2013).
Pihaknya mengaku, pengembang memang lebih memilih rumah menengah dan mewah. Karena, harga dua jenis rumah tersebut lebih menarik dibanding dengan RST. "Dan wajar karena memang bisnis," imbuhnya.
Erlangga meminta pemerintah segera membentuk komite perizinan untuk mengatasai backlog tersebut. Komite ini akan memudahkan para pengembangkan ketika akan membangun proyek perumahan. Otomatis, dengan adanya skema khusus ini, target membangun 50 ribu RST terpenuhi. Saat ini sudah tercapai pembangunan 20 ribu RST.
"Termasuk dengan membentuk tim percepatan pembangunan perumahan. Tim ini terdiri dari BPN, PLN, dan PDAM yang terkait dengan perumahan," kata dia.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, saat ini Pemprov Jatim bersama REI Jatim sedang menyusun helpdesk. Sehingga, proses perizinan dan kebutuhan lain terkait pembangunan perumahan akan dilayani dalam satu atap.
"Rencana pembentukan helpdesk ini masih kami godok dengan REI. Hal itu untuk mengantisipasi kebutuhan hunian di Jatim yang terus naik," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.
Saat ini, lanjut dia, RST memang kurang diminati. Kebutuhan masyarakat terkait rumah sudah mengarah pada rumah mewah. Pengembang juga lebih banyak membangun rumah kelas menengah. Sedangkan, rumah sederhana jarang dibangun.
"Nah, untuk itu pemerintah harus turun tangan agar masyarakat mampu mencukupi kebutuhan rumah bagi mereka yang kesulitan hunian," ujar Pakde Karwo.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Erlangga Satriagung mengatakan, untuk mengatasi backlog perumahan perlu skema khusus. Yaitu, kebijakan pemerintah seperti di bidang fiskal dan alih fungsi lahan pemprov.
Kebijakan tersebut, lanjut dia, harus melibatkan steakholder yang ada. Misalnya, koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jika tidak ada skema khusus dalam proyek RST (rumah sederhana tapak), backlog sampai kapanpun akan tetap terjadi," ujarnya, Sabtu (23/2/2013).
Pihaknya mengaku, pengembang memang lebih memilih rumah menengah dan mewah. Karena, harga dua jenis rumah tersebut lebih menarik dibanding dengan RST. "Dan wajar karena memang bisnis," imbuhnya.
Erlangga meminta pemerintah segera membentuk komite perizinan untuk mengatasai backlog tersebut. Komite ini akan memudahkan para pengembangkan ketika akan membangun proyek perumahan. Otomatis, dengan adanya skema khusus ini, target membangun 50 ribu RST terpenuhi. Saat ini sudah tercapai pembangunan 20 ribu RST.
"Termasuk dengan membentuk tim percepatan pembangunan perumahan. Tim ini terdiri dari BPN, PLN, dan PDAM yang terkait dengan perumahan," kata dia.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, saat ini Pemprov Jatim bersama REI Jatim sedang menyusun helpdesk. Sehingga, proses perizinan dan kebutuhan lain terkait pembangunan perumahan akan dilayani dalam satu atap.
"Rencana pembentukan helpdesk ini masih kami godok dengan REI. Hal itu untuk mengantisipasi kebutuhan hunian di Jatim yang terus naik," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini.
Saat ini, lanjut dia, RST memang kurang diminati. Kebutuhan masyarakat terkait rumah sudah mengarah pada rumah mewah. Pengembang juga lebih banyak membangun rumah kelas menengah. Sedangkan, rumah sederhana jarang dibangun.
"Nah, untuk itu pemerintah harus turun tangan agar masyarakat mampu mencukupi kebutuhan rumah bagi mereka yang kesulitan hunian," ujar Pakde Karwo.
(izz)
Explore More