PLTA Poso bantu pemerintah hemat subsidi listrik
Selasa, 26 Februari 2013 - 13:32 WIB
PLTA Poso bantu pemerintah hemat subsidi listrik
A
A
A
Sindonews.com - Kalla Group melalaui PT Poso Energy mengklaim pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso juga turut berkontribusi terhadap penghematan anggaran negara.
Ongkos listrik per Kwh dengan memakai diesel sekitar Rp3.600 dan hanya dijual Rp700-800 sehingga pemerintah mengalami kerugian yang sangat besar. Sedangkan harga listrik yang dijual dari PLTA Poso kepada PLN sekitar Rp700-800 per Kwh sehingga pemerintah tak perlu lagi mengalami kerugian yang harus mensubsidi solar.
Direktur PT Poso Energy, Achmad Kalla mengatakan, satu hal yang paling membanggakan, proyek PLTA Poso ini sepenuhnya dikerjakan oleh sumber daya lokal dan tidak melibatkan tenaga asing. Engineering dan konstruksi semua dikerjakan oleh anak perusahaan Kalla Group seperti PT Bukaka Teknik Utama, PT Indonesia Harapan Masa dan PT Bumi Karsa.
“Ini sebuah pembuktian bahwa Indonesia mampu dan percaya diri untuk membangun sebuah infrastruktur dengan tenaga sendiri tanpa bantuan asing,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Salah satu yang menarik dari PLTA Poso adalah PLTA ini dibangun ketika sedang konflik. Pada 2005, PT Poso Energy memulai membangun PLTA Poso tanpa power purchase agreement (PPA), hanya dengan memakai dana kas internal selama tiga hingga empat tahun.
Sekitar 2008-2009, proyek ini mendapatkan PPA dan pinjaman dari bank hingga pada 2012 mulai beroperasi. Sehingga kepemilikan proyek ini merupakan milik Kalla Group dan Yayasan Pendidikan Athirah, murni tidak ada investor asing.
Menurut Achmad, pada saat membangun PLTA ketika konflik Poso merebak, praktis tidak ada kegiatan ekonomi yang bergerak. Jusuf Kalla berpandangan bahwa harus ada pendorong tumbuhnya ekonomi. “Dengan adanya proyek ini maka akan timbul kegiatan-kegiatan ekonomi,” kata Achmad.
Ongkos listrik per Kwh dengan memakai diesel sekitar Rp3.600 dan hanya dijual Rp700-800 sehingga pemerintah mengalami kerugian yang sangat besar. Sedangkan harga listrik yang dijual dari PLTA Poso kepada PLN sekitar Rp700-800 per Kwh sehingga pemerintah tak perlu lagi mengalami kerugian yang harus mensubsidi solar.
Direktur PT Poso Energy, Achmad Kalla mengatakan, satu hal yang paling membanggakan, proyek PLTA Poso ini sepenuhnya dikerjakan oleh sumber daya lokal dan tidak melibatkan tenaga asing. Engineering dan konstruksi semua dikerjakan oleh anak perusahaan Kalla Group seperti PT Bukaka Teknik Utama, PT Indonesia Harapan Masa dan PT Bumi Karsa.
“Ini sebuah pembuktian bahwa Indonesia mampu dan percaya diri untuk membangun sebuah infrastruktur dengan tenaga sendiri tanpa bantuan asing,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/2/2013).
Salah satu yang menarik dari PLTA Poso adalah PLTA ini dibangun ketika sedang konflik. Pada 2005, PT Poso Energy memulai membangun PLTA Poso tanpa power purchase agreement (PPA), hanya dengan memakai dana kas internal selama tiga hingga empat tahun.
Sekitar 2008-2009, proyek ini mendapatkan PPA dan pinjaman dari bank hingga pada 2012 mulai beroperasi. Sehingga kepemilikan proyek ini merupakan milik Kalla Group dan Yayasan Pendidikan Athirah, murni tidak ada investor asing.
Menurut Achmad, pada saat membangun PLTA ketika konflik Poso merebak, praktis tidak ada kegiatan ekonomi yang bergerak. Jusuf Kalla berpandangan bahwa harus ada pendorong tumbuhnya ekonomi. “Dengan adanya proyek ini maka akan timbul kegiatan-kegiatan ekonomi,” kata Achmad.
(gpr)
