Diprotes warga, pembangunan pipa minyak di Tuban terhambat
Jum'at, 01 Maret 2013 - 16:44 WIB
Diprotes warga, pembangunan pipa minyak di Tuban terhambat
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Divisi Humas dan Hubungan Kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Elan Biantoro mengatakan, jalur pipa gas antara Cepu dan pelabuhan Tuban, di pantai utara Jawa Timur mengalami masalah penghadangan oleh masyarakat setempat.
Penghadangan dilakukan masyarakat Kabupaten Tuban karena merasa tidak mendapatkan santunan Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga operasional dalam pembangunan pipa sepanjang 72 km tersebut terganggu.
Elan mengatakan, kemarahan diterima pihaknya bukan hanya berwujud penghadangan masyarakat, namun juga berupa protes dari para anggota DPRD Kabupaten Tuban. Padahal, menurut Elan, SKK Migas telah memberikan CSR kepada masyarakat di Kabupaten Tuban.
"Kemarin saja orang DPRD datang ke saya marah-marah diakibatkan persoalan pipa sepanjang 72 km yang melewati Kabupaten mereka," ujar Elan di Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Akan tetapi, menurut dia, hal yang dituntut oleh masyarakat Kabupaten Tuban bukanlah CSR yang sebelumnya sudah diberikan, tetapi mereka menuntut Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang berasal dari pengoperasian pipa minyak yang dapat dialokasikan kepada Kabupaten Tuban
"Bagaimana kita mau memberikan DBH kepada mereka, sedangkan pipa yang melewati Kabupaten mereka pun belum selesai dibangun," tandasnya.
Penghadangan dilakukan masyarakat Kabupaten Tuban karena merasa tidak mendapatkan santunan Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga operasional dalam pembangunan pipa sepanjang 72 km tersebut terganggu.
Elan mengatakan, kemarahan diterima pihaknya bukan hanya berwujud penghadangan masyarakat, namun juga berupa protes dari para anggota DPRD Kabupaten Tuban. Padahal, menurut Elan, SKK Migas telah memberikan CSR kepada masyarakat di Kabupaten Tuban.
"Kemarin saja orang DPRD datang ke saya marah-marah diakibatkan persoalan pipa sepanjang 72 km yang melewati Kabupaten mereka," ujar Elan di Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Akan tetapi, menurut dia, hal yang dituntut oleh masyarakat Kabupaten Tuban bukanlah CSR yang sebelumnya sudah diberikan, tetapi mereka menuntut Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang berasal dari pengoperasian pipa minyak yang dapat dialokasikan kepada Kabupaten Tuban
"Bagaimana kita mau memberikan DBH kepada mereka, sedangkan pipa yang melewati Kabupaten mereka pun belum selesai dibangun," tandasnya.
(gpr)
