KPPU minta calon Gubernur BI sepakati pakta integritas

Kamis, 07 Maret 2013 - 13:19 WIB
KPPU minta calon Gubernur BI sepakati pakta integritas
KPPU minta calon Gubernur BI sepakati pakta integritas
A A A
Sindonews.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam waktu dekat akan menyodorkan draf pakta integritas kepada calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang akan dipilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Umum KPPU, Muhammad Nawir Messi mengatakan, pakta intergritas yang disodorkan itu memuat kesepakatan agar Gubernur BI harus berusaha menurunkan suku bunga pinjaman kepada masyarakat seperti negara-negara maju lainnya.

"Suku bungan pinjaman di bank kita selisihnya sangat jauh dari suku bunga deposito atau tabungan. Ini sebenarnya sudah tidak sehat, karena untuk meminjam uang harus mengembalikan dengan bunga yang tinggi, sementara saat menabung bunganya rendah," katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/3/2013).

Kondisi tersebut, lanjut Nawir, keuntungan bank sangat besar, tetapi tidak dipedulikan. Dia mencontohkan, suku bunga pinjaman bank saat ini rata-rata 9-10 persen. Sementara, suku bunga tabungan hanya 2-5 persen. Selisihnya sangat banyak yang seluruh keuntungannya diambil bank.

Karena itu, KPPU dalam kepengurusan baru pasca kepemimpinan Tadjuddin Noer Said berharap gubernur BI nantinya akan menandatangani pakta integritas itu. Hal ini guna mengejar ketertinggalan dengan Malaysia, China, dan Korea.

"Tidak mesti harus sama dengan negara-negara lain, minimal mendekati saja. Sehingga, masyarakat tidak akan terus terbebani dengan suku bunga pinjaman yang tinggi, sementara roda perekonomian semakin fluktuatif," ujarnya.
kata dia.

Adanya kesepakatan dengan Gubernur BI untuk menekan suku bunga pinjaman, pihaknya menilai akan ada harapan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia untuk maju dan menghadapi masyarakat ekonomi asean 2015.

"Drafnya sedang kami susun dan segera diberikan ke DPR khususnya Komisi XI, sebelum dilakukan pemilihan 25 Maret. Hal serupa juga kita lakukan saat pemilihan presiden lalu agar presiden peduli dengan persaingan usaha di Indonesia," tambah Komisaris KPPU, Syarkawi Rauf.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 2.0916 seconds (0.1#10.140)