Paradigma ekspor gas harus diubah
Kamis, 14 Maret 2013 - 18:28 WIB
Paradigma ekspor gas harus diubah
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah kalangan menilai ekspor gas merupakan pangkal dari defisit neraca perdagangan. Pasalnya, gas murah yang dimiliki negara justru di ekspor diganti dengan impor bahan bakar minyak (BBM) yang harganya jauh lebih mahal di banding harga gas setara liter BBM.
"Ke depan, kita mesti ubah paradigma ini. Namun kita tahu sekarang masih banyak kontrak gas ekspor yang sudah terikat sejak dulu," kata Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Senada dengan satya, Anggota Komisi VII DPR lainnya, Milton Pakpahan mengatakan, kedepan paradigma bisnis dan pengelolaan gas harus diubah secara perlahan. Pasalnya pardigma sekarang merupakan warisan dari jaman orde baru, sehingga pemerintah dihadapkan antara masa lalu dan masa depan. "Ini harus kita pahami," katanya.
Menurut dia, negara saat ini masih terikat beberapa kontrak perjanjian jual beli gas jangka panjang dengan negara-negara pembeli. Sedangkan kontrak tersebut merupakan warisan masa lalu. "Sehingga tidak mudah untuk membatalkan secara sepihak," ungkapnya.
Namun secara perlahan, Milto meminta pada pemerintah agar mulai memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Di mana posisi pemanfaatan gas saat ini sudah lebih besar untuk kebutuhan nasional dan untuk mendukung alokasi dana untuk membangun jaringan infrastruktur gas seperti FSRU, Instalasi Pipa Transmisi, Mother Daughter Station, membangun PLTG baru, dan membangun SPBG. "Ini artinya, para wakil rakyat tidak berdiam diri," ujar Milto.
Kemudian, lanjut dia, terkait potensi kerugian negara dari ekspor gas. Hal itu harus dilihat secara makro dan konprehensif tidak sepotong-potong. "Jika dapat dibuktikan ada kerugian negara dari ekspor gas, silakan ini ditindak lanjuti aparat hukum yang berwenang," katanya.
"Ke depan, kita mesti ubah paradigma ini. Namun kita tahu sekarang masih banyak kontrak gas ekspor yang sudah terikat sejak dulu," kata Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Senada dengan satya, Anggota Komisi VII DPR lainnya, Milton Pakpahan mengatakan, kedepan paradigma bisnis dan pengelolaan gas harus diubah secara perlahan. Pasalnya pardigma sekarang merupakan warisan dari jaman orde baru, sehingga pemerintah dihadapkan antara masa lalu dan masa depan. "Ini harus kita pahami," katanya.
Menurut dia, negara saat ini masih terikat beberapa kontrak perjanjian jual beli gas jangka panjang dengan negara-negara pembeli. Sedangkan kontrak tersebut merupakan warisan masa lalu. "Sehingga tidak mudah untuk membatalkan secara sepihak," ungkapnya.
Namun secara perlahan, Milto meminta pada pemerintah agar mulai memprioritaskan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Di mana posisi pemanfaatan gas saat ini sudah lebih besar untuk kebutuhan nasional dan untuk mendukung alokasi dana untuk membangun jaringan infrastruktur gas seperti FSRU, Instalasi Pipa Transmisi, Mother Daughter Station, membangun PLTG baru, dan membangun SPBG. "Ini artinya, para wakil rakyat tidak berdiam diri," ujar Milto.
Kemudian, lanjut dia, terkait potensi kerugian negara dari ekspor gas. Hal itu harus dilihat secara makro dan konprehensif tidak sepotong-potong. "Jika dapat dibuktikan ada kerugian negara dari ekspor gas, silakan ini ditindak lanjuti aparat hukum yang berwenang," katanya.
(izz)
Lihat Juga :
