Pelabuhan tidak terapkan sistem transportasi nasional
Jum'at, 15 Maret 2013 - 13:04 WIB
Pelabuhan tidak terapkan sistem transportasi nasional
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR RI Komis V dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengatakan bahwa saat ini sejumlah pelabuhan nasional yang dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tidak menerapkan sistem transportasi nasional (sistranas) sebagaimana mestinya.
Dia mencermati kurang efektifitas dan efisiensinya pengelolaan pelabuhan nasional. Padahal tata kelola pelabuhan merupakan subsistem dari suatu sistem besar yang dinamakan sistranas. Dalam rencana induk pelabuhan nasional dikatakan bahwa pelabuhan harus tunduk dalam sistranas.
“Jadi saya lebih concern membahas tentang sistranas ini karena pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo sekarang ini pernah berjaya di masa kolonial dulu. Tapi sangat disayangkan kondisi pada saat ini pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak mampu bersaing," kata Sigit saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi V dengan Direksi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Seiring dengan permasalahan disparitas harga barang yang begitu tinggi antarpulau, misalnya harga BBM bersubsidi di Jawa sebesar Rp4.500 per liter, sedangkan di Papua mencapai Rp25 ribu per liter, menurut dia menandakan bahwa pelabuhan itu memang tidak berfungsi baik dalam mendukung sistranas.
"Ketika pelabuhan berfungsi maksimal maka harapannya disparitas harga antar pulau tidak terlalu jauh," tambahnya.
Sigit menilai bahwa perbaikan tata kelola pelabuhan merupakan bagian penting dari upaya untuk memperbaiki sistranas. Tata kelola pelabuhan yang efektif dan efisien akan menimbulkan multiplier effect yang signifikan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari sistranas tersebut.
Pembenahan tata kelola pelabuhan akan meningkatkan daya saing, sehingga angkutan barang pada akhirnya beralih dari jalan darat. Hal ini mengakibatkan bebasnya jalur darat, seperti jalur Pantura dari truk-truk besar pengangkut barang, sehingga akan mengurai kemacetan sekaligus menurunkan angka kecelakaan dan kematian di jalan raya.
Selain itu, efisiensi anggaran dapat terwujud karena umur jalan akan lebih lama sehingga mengurangi biaya perawatan yang selama ini dibiayai oleh APBN. “Jadi problem-problem seperti dwelling time itu harus segera diselesaikan. Bagaimana pelabuhan kita bisa bersaing kalau rata-rata dwelling time-nya diatas 7 hari, bahkan sampai 12 hari," pungkasnya.
Dia mencermati kurang efektifitas dan efisiensinya pengelolaan pelabuhan nasional. Padahal tata kelola pelabuhan merupakan subsistem dari suatu sistem besar yang dinamakan sistranas. Dalam rencana induk pelabuhan nasional dikatakan bahwa pelabuhan harus tunduk dalam sistranas.
“Jadi saya lebih concern membahas tentang sistranas ini karena pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo sekarang ini pernah berjaya di masa kolonial dulu. Tapi sangat disayangkan kondisi pada saat ini pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak mampu bersaing," kata Sigit saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi V dengan Direksi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV di Jakarta, Kamis (14/3/2013).
Seiring dengan permasalahan disparitas harga barang yang begitu tinggi antarpulau, misalnya harga BBM bersubsidi di Jawa sebesar Rp4.500 per liter, sedangkan di Papua mencapai Rp25 ribu per liter, menurut dia menandakan bahwa pelabuhan itu memang tidak berfungsi baik dalam mendukung sistranas.
"Ketika pelabuhan berfungsi maksimal maka harapannya disparitas harga antar pulau tidak terlalu jauh," tambahnya.
Sigit menilai bahwa perbaikan tata kelola pelabuhan merupakan bagian penting dari upaya untuk memperbaiki sistranas. Tata kelola pelabuhan yang efektif dan efisien akan menimbulkan multiplier effect yang signifikan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari sistranas tersebut.
Pembenahan tata kelola pelabuhan akan meningkatkan daya saing, sehingga angkutan barang pada akhirnya beralih dari jalan darat. Hal ini mengakibatkan bebasnya jalur darat, seperti jalur Pantura dari truk-truk besar pengangkut barang, sehingga akan mengurai kemacetan sekaligus menurunkan angka kecelakaan dan kematian di jalan raya.
Selain itu, efisiensi anggaran dapat terwujud karena umur jalan akan lebih lama sehingga mengurangi biaya perawatan yang selama ini dibiayai oleh APBN. “Jadi problem-problem seperti dwelling time itu harus segera diselesaikan. Bagaimana pelabuhan kita bisa bersaing kalau rata-rata dwelling time-nya diatas 7 hari, bahkan sampai 12 hari," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
