Pemerintah akan hati-hati kerjakan proyek PLTS
Pemerintah akan hati-hati kerjakan proyek PLTS
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Soritaon Siregar mengatakan, bahwa Menteri Koordinator Perekonomian sudah menyetujui pembangunan solar cell (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/PLTS). Dia mengaku akan mengerjakan proyek ini dengan hati-hati.
"Biaya (pembuatan solar cell) ini tidak murah, estimasinya 20 sen per kilowatt per hour jadi nantinya, seperti solar cell di Eropa," ujar Soritaon kepada Sindonews dalam acara tahunan gathering 2013 PIP bersama wartawan Forum Komunikasi Ekonomi Makro (Forkem), di Taman Budaya Sentul City, 15 Maret 2013 malam.
Dia menuturkan, pihaknya sedang menggodok standart operational procedure (SOP) dan manualnya dalam menyusun proyek solar cell ini, agar tidak dipergunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengingat sudah banyak penyelewengan terjadi ketika penggarapan proyek-proyek semacam ini.
"Agar feasible, jadi gak bisa diatur-atur pihak lain. Karena kan banyak pihak yang ingin mengeruk keuntungan dari solar cell ini," ujarnya.
"PIP masih satuan kerja di bawah pemerintah dan diatur Undang-Undang Perbendaharaan 1/2004. Makanya, kita punya persyaratan ketat apalagi dikaitkan dengan UU Tipikor, enggak akan mungkin orang datang ke PIP, nggak ingin kaya. Sebab itu, kita hati-hati," pungkas Soritaon.
"Biaya (pembuatan solar cell) ini tidak murah, estimasinya 20 sen per kilowatt per hour jadi nantinya, seperti solar cell di Eropa," ujar Soritaon kepada Sindonews dalam acara tahunan gathering 2013 PIP bersama wartawan Forum Komunikasi Ekonomi Makro (Forkem), di Taman Budaya Sentul City, 15 Maret 2013 malam.
Dia menuturkan, pihaknya sedang menggodok standart operational procedure (SOP) dan manualnya dalam menyusun proyek solar cell ini, agar tidak dipergunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengingat sudah banyak penyelewengan terjadi ketika penggarapan proyek-proyek semacam ini.
"Agar feasible, jadi gak bisa diatur-atur pihak lain. Karena kan banyak pihak yang ingin mengeruk keuntungan dari solar cell ini," ujarnya.
"PIP masih satuan kerja di bawah pemerintah dan diatur Undang-Undang Perbendaharaan 1/2004. Makanya, kita punya persyaratan ketat apalagi dikaitkan dengan UU Tipikor, enggak akan mungkin orang datang ke PIP, nggak ingin kaya. Sebab itu, kita hati-hati," pungkas Soritaon.
(izz)
Explore More