Pemerintah akan prioritaskan kebutuhan gas domestik
Selasa, 19 Maret 2013 - 14:58 WIB
Pemerintah akan prioritaskan kebutuhan gas domestik
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik sebelum diekspor. Untuk itu para pelaku di sektor gas bumi juga harus mau untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur gas sehingga peningkatan pasokan bisa segera dinikmati oleh industri.
Untuk itu kementerian ESDM akan meminta kepada para trader gas untuk ikut mengembangkan infrastruktur gas bumi di Indonesia. Selain itu, lanjut Susilo, agar konsumen bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif, maka perusahaan yang memiliki komitmen dalam pengembangan infrastruktur seperti PGN harus membeli gas langsung ke produsen.
"Saya sudah meminta SKK Migas untuk mereview kembali aturan mengenai keberadaan trader gas ini. Kedepan setiap trader gas punya kewajiban untuk mengembangkan infrastruktur. Jika mereka tidak membangun infrastruktur namanya calo, dan kita tidak membutuhkan itu," tegas Susilo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2013).
Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Dewi Putriani menambahkan, keberadaan trader gas yang tidak memiliki fasilitas dan komitmen untuk membangun infrastruktur gas bumi akan merugikan konsumen gas.
Saat ini, lanjut Dewi, di Jawa Timur banyak trader gas yang membuat rantai bisnis gas bumi menjadi tidak efisien. Untuk sampai ke konsumen, gas bisa melalui 2-3 trader. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur meminta Pemerintah Pusat untuk ikut mengatur keberadaan trader gas ini.
Kementerian ESDM harus membuat aturan tegas bahwa trader gas harus memiliki dan mengembangkan infrastrukturnya sendiri. Jika hal itu tidak dilakukan, akan banyak trader gas yang hanya mengambil untung sementara infrastruktur gasnya tidak berkembang.
"Situasi itu membuat pemanfaatan gas bumi tidak maksimal. Harga ke konsumen makin mahal dan jangkauan penyaluran gas ke industri juga terbatas," ujar Dewi.
Dewi juga meminta kementerian ESDM melakukan tender gas secara transparan dan terbuka. Sehingga akan dihasilkan pemenang tender gas bumi yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi.
Untuk itu kementerian ESDM akan meminta kepada para trader gas untuk ikut mengembangkan infrastruktur gas bumi di Indonesia. Selain itu, lanjut Susilo, agar konsumen bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif, maka perusahaan yang memiliki komitmen dalam pengembangan infrastruktur seperti PGN harus membeli gas langsung ke produsen.
"Saya sudah meminta SKK Migas untuk mereview kembali aturan mengenai keberadaan trader gas ini. Kedepan setiap trader gas punya kewajiban untuk mengembangkan infrastruktur. Jika mereka tidak membangun infrastruktur namanya calo, dan kita tidak membutuhkan itu," tegas Susilo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/3/2013).
Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Dewi Putriani menambahkan, keberadaan trader gas yang tidak memiliki fasilitas dan komitmen untuk membangun infrastruktur gas bumi akan merugikan konsumen gas.
Saat ini, lanjut Dewi, di Jawa Timur banyak trader gas yang membuat rantai bisnis gas bumi menjadi tidak efisien. Untuk sampai ke konsumen, gas bisa melalui 2-3 trader. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur meminta Pemerintah Pusat untuk ikut mengatur keberadaan trader gas ini.
Kementerian ESDM harus membuat aturan tegas bahwa trader gas harus memiliki dan mengembangkan infrastrukturnya sendiri. Jika hal itu tidak dilakukan, akan banyak trader gas yang hanya mengambil untung sementara infrastruktur gasnya tidak berkembang.
"Situasi itu membuat pemanfaatan gas bumi tidak maksimal. Harga ke konsumen makin mahal dan jangkauan penyaluran gas ke industri juga terbatas," ujar Dewi.
Dewi juga meminta kementerian ESDM melakukan tender gas secara transparan dan terbuka. Sehingga akan dihasilkan pemenang tender gas bumi yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi.
(gpr)
Lihat Juga :
