Tahun ini, 88 LKM Kulonprogo jadi BUMDes
Tahun ini, 88 LKM Kulonprogo jadi BUMDes
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 88 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun di 87 desa dan satu kelurahan di Kulonprogo akan segera berubah status. Akhir Agustus tahun ini, seluruh LKM akan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perubahan ini agar LKM memiliki badan hukum.
Kasubag Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal, Bagian Perekonomian Setda Kulonprogo, Sri Wahyuniarto mengatakan, perubahan status mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Koperasi UKM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Di mana, LKM yang belum berbadan hukum diarahkan menjadi tiga usaha.
Antara lain, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi atau BUMDes. “Dari tiga pilihan itu, untuk di Kulonprogo yang paling mungkin menjadi BUMDes. Apalagi di Kulonprogo sudah ada Perbup 38/2012 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMD,” kata Sri, Selasa (19/3/2013).
Dia menjelaskan, badan hukum LKM diharapkan mampu meningkatkan kinerja. Dengan badan hukum ini, LKM dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Sehingga dua sasaran utama, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa dapat tercapai karena 50 persen keuntungan disetor ke APBDes.
Menurut Sri, sebenarnya perubahan status ini tidak hanya berlaku bagi LKM. Sektor lain, dapat bisa memiliki status hukum yang sama selama memenuhi dua syarat. Yakni adanya potensi dan kebutuhan masyarakat. “Kalau dua syarat itu ada, bisa diatur melalui Perdes,” terangnya.
Dia menambahkan, sejauh ini baru satu desa di Kulonprogo mengajukan Perdes terkait BUMDes yakni Hargorejo, Kokap. Meski begitu, Sri memastikan akan terus mendorong desa lain untuk segera menyusun Perdes BUMDes. Dia juga berjanji akan melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus fasilitasi jika desa menemui hambatan.
“Mungkin nanti dalam waktu tiga bulan akan kita kumpulkan setiap kecamatan, tujuannya untuk mengetahui apakah ada persoalan di lapangan. Kalau iya kami akan bantu agar target Agustus semua LKM sudah menjadi BUMDes tidak meleset,” tambahnya.
Kasubag Koperasi, UMKM dan Penanaman Modal, Bagian Perekonomian Setda Kulonprogo, Sri Wahyuniarto mengatakan, perubahan status mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yakni Menteri Koperasi UKM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Di mana, LKM yang belum berbadan hukum diarahkan menjadi tiga usaha.
Antara lain, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi atau BUMDes. “Dari tiga pilihan itu, untuk di Kulonprogo yang paling mungkin menjadi BUMDes. Apalagi di Kulonprogo sudah ada Perbup 38/2012 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMD,” kata Sri, Selasa (19/3/2013).
Dia menjelaskan, badan hukum LKM diharapkan mampu meningkatkan kinerja. Dengan badan hukum ini, LKM dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Sehingga dua sasaran utama, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa dapat tercapai karena 50 persen keuntungan disetor ke APBDes.
Menurut Sri, sebenarnya perubahan status ini tidak hanya berlaku bagi LKM. Sektor lain, dapat bisa memiliki status hukum yang sama selama memenuhi dua syarat. Yakni adanya potensi dan kebutuhan masyarakat. “Kalau dua syarat itu ada, bisa diatur melalui Perdes,” terangnya.
Dia menambahkan, sejauh ini baru satu desa di Kulonprogo mengajukan Perdes terkait BUMDes yakni Hargorejo, Kokap. Meski begitu, Sri memastikan akan terus mendorong desa lain untuk segera menyusun Perdes BUMDes. Dia juga berjanji akan melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus fasilitasi jika desa menemui hambatan.
“Mungkin nanti dalam waktu tiga bulan akan kita kumpulkan setiap kecamatan, tujuannya untuk mengetahui apakah ada persoalan di lapangan. Kalau iya kami akan bantu agar target Agustus semua LKM sudah menjadi BUMDes tidak meleset,” tambahnya.
(gpr)
Explore More