Penguatan Ekonomi Umat, Wapres: RI Kurang Lembaga Keuangan Mikro Syariah
loading...
Wapres Maruf Amin mengatakan, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada Baitu Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) yang tidak dimiliki oleh negara-negara muslim lainnya, demi ekonomi umat. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin mengatakan, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan pada Baitu Al-Maal Wa Al-Tamil (BMT) . Pasalnya dia mengatakan, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan inovasi anak bangsa yang tidak dimiliki oleh negara-negara muslim lainnya.
“Banyak negara berpenduduk muslim, yang memiliki jumlah usaha mikro dan kecil yang banyak, ingin mempelajari dan menerapkan model BMT di negaranya. Menjadi kewajiban kita untuk menguatkan BMT-BMT yang kita miliki agar terbukti menjadi solusi bagi penguatan ekonomi umat sehingga dapat direplikasi di berbagai negara muslim lainnya,” katanya saat membuka acara webminar BMT Summit 2020, Senin (16/11/2020).
(Baca Juga: Wapres Sebut Saat Ini Momen Tepat Kembangkan Usaha Mikro-Kecil Syariah )
Salah satunya perlunya penggunaan teknologi digital dalam pelayanannya BMT. Hal ini sebagai langkah adaptasi pasca adanya pandemi covid-19.
“Perlunya adaptasi teknologi digital dalam peningkatan kualitas layanan, kualitas operasi, dan efisiensi BMT. Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Bukalapak, terlihat bahwa usaha mikro yang beroperasi menggunakan platform online, mengalami penurunan penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan platform online,” paparnya.
Kemudian dalam penyaluran bantuan kepada usaha mikro juga diperlukan ketersediaan data yang memadai. Dia pun mendorong dikembangkannya pusat data BMT.
“Untuk itu, perlu dikembangkan pusat data BMT yang terintegrasi. Semoga dalam BMT Summit 2020 ini jg dimana seluruh BMT berkumpul, dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun pusat data BMT yang terpadu,” tuturnya.
(Baca Juga: Maruf Amin Usul Ada Lembaga Pengawas dan Penjamin Simpanan Koperasi BMT )
Kemudian Ma’ruf juga menilai perlu ada peningkatan secara kuantitas dari BMT. Menurutnya jumlah BMT di Indonesia saat ini masih kurang.
“Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT,” pungkasnya. Dita angga
“Banyak negara berpenduduk muslim, yang memiliki jumlah usaha mikro dan kecil yang banyak, ingin mempelajari dan menerapkan model BMT di negaranya. Menjadi kewajiban kita untuk menguatkan BMT-BMT yang kita miliki agar terbukti menjadi solusi bagi penguatan ekonomi umat sehingga dapat direplikasi di berbagai negara muslim lainnya,” katanya saat membuka acara webminar BMT Summit 2020, Senin (16/11/2020).
(Baca Juga: Wapres Sebut Saat Ini Momen Tepat Kembangkan Usaha Mikro-Kecil Syariah )
Salah satunya perlunya penggunaan teknologi digital dalam pelayanannya BMT. Hal ini sebagai langkah adaptasi pasca adanya pandemi covid-19.
“Perlunya adaptasi teknologi digital dalam peningkatan kualitas layanan, kualitas operasi, dan efisiensi BMT. Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan Bukalapak, terlihat bahwa usaha mikro yang beroperasi menggunakan platform online, mengalami penurunan penjualan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan platform online,” paparnya.
Kemudian dalam penyaluran bantuan kepada usaha mikro juga diperlukan ketersediaan data yang memadai. Dia pun mendorong dikembangkannya pusat data BMT.
“Untuk itu, perlu dikembangkan pusat data BMT yang terintegrasi. Semoga dalam BMT Summit 2020 ini jg dimana seluruh BMT berkumpul, dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun pusat data BMT yang terpadu,” tuturnya.
(Baca Juga: Maruf Amin Usul Ada Lembaga Pengawas dan Penjamin Simpanan Koperasi BMT )
Kemudian Ma’ruf juga menilai perlu ada peningkatan secara kuantitas dari BMT. Menurutnya jumlah BMT di Indonesia saat ini masih kurang.
“Indonesia sebagai negara dengan 221 juta penduduk muslim masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat-pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT,” pungkasnya. Dita angga
(akr)
Lihat Juga :
