Subsidi BBM akan diambil dari anggaran K/L terblokir
Kamis, 21 Maret 2013 - 16:28 WIB
Subsidi BBM akan diambil dari anggaran K/L terblokir
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo mengatakan, pemblokiran anggaran beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L), seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, sudah ada yang dilepaskan dari pemblokiran dan sudah menjadi program dari K/L yang bersangkutan.
"Sebagian (anggaran K/L yang diblokir) sudah progres, sebagian lagi masih perlu diselesaikan, tapi sebagian itu sudah jalan," ujarnya seusai Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2012 oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Kemetrian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Dia juga menjelaskan, dana K/L yang diblokir tersebut bisa direalokasikan untuk menutup kebutuhan subsidi seperti subsidi BBM ataupun untuk belanja infrastruktur yang lebih efektif.
"Kalau sudah tidak bisa diwujudkan dana tersebut, anggaran itu jadi tidak bisa digunakan, jadi bisa ditarik di bendahara umum negara dalam mekanisme APBNP dan kemudian dialokasikan untuk menutup kebutuhan subsidi yang meningkat ataupun dialokasikan kepada belanja infrastruktur yang lebih efektif," pungkasnya.
"Sebagian (anggaran K/L yang diblokir) sudah progres, sebagian lagi masih perlu diselesaikan, tapi sebagian itu sudah jalan," ujarnya seusai Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2012 oleh Presiden, Wakil Presiden, Ketua Lembaga Tinggi Negara dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu di Kemetrian Keuangan, Jakarta, Kamis (21/3/2013).
Dia juga menjelaskan, dana K/L yang diblokir tersebut bisa direalokasikan untuk menutup kebutuhan subsidi seperti subsidi BBM ataupun untuk belanja infrastruktur yang lebih efektif.
"Kalau sudah tidak bisa diwujudkan dana tersebut, anggaran itu jadi tidak bisa digunakan, jadi bisa ditarik di bendahara umum negara dalam mekanisme APBNP dan kemudian dialokasikan untuk menutup kebutuhan subsidi yang meningkat ataupun dialokasikan kepada belanja infrastruktur yang lebih efektif," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
