Pengusaha angkutan umum minta tarif disesuaikan
Jum'at, 22 Maret 2013 - 18:42 WIB
Pengusaha angkutan umum minta tarif disesuaikan
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah melakukan penghematan solar bersubsidi, dinilai memberatkan masyarakat kelas bawah. Banyak angkutan umum sulit mendapatkan solar murah. Terpaksa, mereka beralih ke solar non subsidi yang harganya lebih mahal. Mereka berharap masalah tarif angkutan segera disesuaikan.
Pemilik PO Maju Lancar, Adi Prasetyo mengatakan, kelangkaan solar subsidi ini terjadi merata di semua daerah. Hal ini menyulitkan para pemilik angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) sepertinya. Sebab armada yang diberangkatkan tidak mudah untuk bisa mengisi solar subsidi. Padahal jika mengisi solar non subsidi, dipastikan akan nombok.
"Kita minta agar tarif disesuaikan, karena saat ini masih menggunakan perhitungan solar subsidi," kata Adi, Jumat (22/3/2013).
Pemerintah, ujar dia, harusnya memberikan prioritas kepada angkutan massal seperti para pengusaha bus. Mereka ini bekerja untuk melayani masyarakat yang butuh moda transportasi murah. Kenyataan yang ada untuk membeli solar saja cukup sulit. subsidi yang ada banyak dinikmati kalangan menengah lainnya.
Untuk mengantisipasi kelangkaan, Maju Lancar menjalin komunikasi dengan para pengelola SPBU. Cara ini terbukti ampuh untuk memenuhi kebutuhan 60 bus yang setiap hari berangkat dari Yogyakarta ke Jakarta. "Kita janjian dulu, dengan SPBU, dengan cara ini kita bisa memenuhi kebutuhan," tandasnya.
Kepala Organda DIY, Jony Sunu Pramantyo mengaku sampai saat ini belum ada langkah konkrit yang akan ditempuh organda. Rencananya hari ini, mereka akan menggelar rapat, untuk membahas solar yang langka.
Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini kurang tegas. Sistem penghematan penyaluran justru membuat ketersediaan solar di pasaran langka. Mungkin akan lebih baik jika pemerintah langsung menaikkan harga jual. "Lebih baik ada kenaikan harga, tetapi stok cukup," ujarnya.
Pemilik PO Maju Lancar, Adi Prasetyo mengatakan, kelangkaan solar subsidi ini terjadi merata di semua daerah. Hal ini menyulitkan para pemilik angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) sepertinya. Sebab armada yang diberangkatkan tidak mudah untuk bisa mengisi solar subsidi. Padahal jika mengisi solar non subsidi, dipastikan akan nombok.
"Kita minta agar tarif disesuaikan, karena saat ini masih menggunakan perhitungan solar subsidi," kata Adi, Jumat (22/3/2013).
Pemerintah, ujar dia, harusnya memberikan prioritas kepada angkutan massal seperti para pengusaha bus. Mereka ini bekerja untuk melayani masyarakat yang butuh moda transportasi murah. Kenyataan yang ada untuk membeli solar saja cukup sulit. subsidi yang ada banyak dinikmati kalangan menengah lainnya.
Untuk mengantisipasi kelangkaan, Maju Lancar menjalin komunikasi dengan para pengelola SPBU. Cara ini terbukti ampuh untuk memenuhi kebutuhan 60 bus yang setiap hari berangkat dari Yogyakarta ke Jakarta. "Kita janjian dulu, dengan SPBU, dengan cara ini kita bisa memenuhi kebutuhan," tandasnya.
Kepala Organda DIY, Jony Sunu Pramantyo mengaku sampai saat ini belum ada langkah konkrit yang akan ditempuh organda. Rencananya hari ini, mereka akan menggelar rapat, untuk membahas solar yang langka.
Menurut dia, kebijakan pemerintah saat ini kurang tegas. Sistem penghematan penyaluran justru membuat ketersediaan solar di pasaran langka. Mungkin akan lebih baik jika pemerintah langsung menaikkan harga jual. "Lebih baik ada kenaikan harga, tetapi stok cukup," ujarnya.
(izz)
Lihat Juga :
