MTI: Lebih baik transportasi massal daripada BLT
A
A
A
Sindonews.com - Masyarakat Tansportasi Indonesia (MTI) merekomendasikan kepada para aktifis di partai politik untuk memasukkan program pengembangan transportasi umum dalam periode mendatang.
Bahkan, MTI menilai lebih baik pemerintah membuat program pengembangan transprtasi umum ketimbang membuat program bantuan langsung tunai (BLT).
"Lebih baik pemerintah membuat program pengembangan transportasi umum ketimbang membuat program ragam BLT yang jelas tidak tepat sasaran," ujar Ketua MTI, Djoko Setijowarno kepada Sindonews, Minggu (26/5/2013).
Pihaknya juga meminta partai politik untuk memasukkan program transportasi massal. Karena hal tersebut dinilainya sangat penting. "Dalam Pemilu 2014, digencarkan partai-partai peserta Pemilu agar memasukkan program transportasi massal," katanya.
Menurut dia, partai politik yang tidak punya visi nyata dalam mendukung penyediaan jasa transportasi umum yang memadai, justru akan menjerumuskan masyarakat pada pola hidup konsumtif dan boros serta tidak pro pemerataan ekonomi.
"Musuh besar adalah partai penguasa yang tidak punya kebijakan transportasi umum. Sehingga tidak ada kepedulian," ujar Djoko menegaskan.
Bahkan, MTI menilai lebih baik pemerintah membuat program pengembangan transprtasi umum ketimbang membuat program bantuan langsung tunai (BLT).
"Lebih baik pemerintah membuat program pengembangan transportasi umum ketimbang membuat program ragam BLT yang jelas tidak tepat sasaran," ujar Ketua MTI, Djoko Setijowarno kepada Sindonews, Minggu (26/5/2013).
Pihaknya juga meminta partai politik untuk memasukkan program transportasi massal. Karena hal tersebut dinilainya sangat penting. "Dalam Pemilu 2014, digencarkan partai-partai peserta Pemilu agar memasukkan program transportasi massal," katanya.
Menurut dia, partai politik yang tidak punya visi nyata dalam mendukung penyediaan jasa transportasi umum yang memadai, justru akan menjerumuskan masyarakat pada pola hidup konsumtif dan boros serta tidak pro pemerataan ekonomi.
"Musuh besar adalah partai penguasa yang tidak punya kebijakan transportasi umum. Sehingga tidak ada kepedulian," ujar Djoko menegaskan.
(izz)