Kimia Farma kaji terbitkan obligasi Rp1 triliun

Senin, 27 Mei 2013 - 19:32 WIB
Kimia Farma kaji terbitkan...
Kimia Farma kaji terbitkan obligasi Rp1 triliun
A A A
Sindonews.com - PT Kimia Farma Tbk (KAEF) sedang mengkaji opsi penerbitan obligasi dengan nilai Rp1 triliun pada kuartal tiga tahun ini. Hal ini demi mendukung lonjakan belanja modal (capital expenditure/capex) Rp760 miliar dari rencana awalnya Rp400 miliar, untuk relokasi pabrik baru di Banjaran, Bandung, Jawa Barat.

Pabrik ini ditargetkan mampu menambah kapasitas produksi perusahaan hingga lima kali lipat. Presiden Direktur KAEF, Rusdi Rosman mengatakan, sebelumnya perusahaan menganggarkan Rp400 miliar, namun kini meningkat. Karena harus memperhitungkan beberapa hal lain seperti prakualifikasi World Health Organization (WHO) untuk memenuhi standar produk farmasi internasional.

Menurutnya, pendanaan capex tersebut masih menimbang opsi dari obligasi atau perbankan. Sementara opsi right issue masih akan membutuhkan waktu cukup lama. Selama ini perseroan belum pernah menggunakan pinjaman perbankan secara maksimal, namun perbankan sudah menyatakan kesiapannya.

"Saat ini capex mendesak sedangkan right issue masih lama. Kami sudah mendapatkan rating AA- dari Pefindo. Kemungkinan kuponnya 7,5-8,5 persen. Kami tidak memperhitungkan adanya biaya prakualifikasi ini," ujar Rusdi seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan BPPT, BATAN, Sekolah Farmasi ITB, dan PT Gama Multi Usaha Mandiri, di Jakarta Senin (27/5/2013).

Dia mengatakan, pabrik baru tersebut ditujukan untuk menambah kapasitas produksi obat onkologi atau produk yang mampu mendeteksi dan mengobati kanker. Selain itu, juga untuk menambah kapasitas produksi produk injeksi, salep dan krim obat.

Pabrik ini akan menempati lahan perusahaan seluas 5 hektare yang ditargetkan dapat beroperasi 1,5 tahun mendatang. Saat ini, perusahaan masih mengurus perizinan pembangunan pabrik. Anggaran Rp760 miliar tersebut juga termasuk untuk membangun pabrik herbal Fitofarmaka.

"Pembangunan pabrik baru terus jalan saat ini. Untuk pabrik pil Keluarga Berencana (KB) dan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) pada tahun ini hanya renovasi dan revitalisasi mesin. Kami menganggarkan Rp17 miliar," terngnya.

Untuk utilisasi pabrik Kimia Farma, kata Rudi, pada tahun lalu hanya mencapai 90 persen. Pada kuartal pertama tahun ini, utilisasi pabrik menurun menjadi hanya 50 persen. Pasalnya, pabrik belum dapat beroperasi maksimal karena lelang e-catalog obat generik dari Kementerian Kesehatan baru selesai.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Kembali Berlayar di...
Kembali Berlayar di Kepulauan Seribu, Klinik Apung Disambut Positif
Luncurkan 2 Layanan...
Luncurkan 2 Layanan Baru, Kimia Farma Diagnostika Optimistis Raih Pendapatan Rp2,5 T
Layanan Vaksinasi Covis-19...
Layanan Vaksinasi Covis-19 Berbayar di Kimia Farma, Intip Jenis Vaksin dan Cara Pendaftarannya
Bangun Indonesia Sehat,...
Bangun Indonesia Sehat, Kimia Farma Diagnostika dan Pfizer Perkuat Vaksinasi Nasional
IATA Terbitkan Obligasi...
IATA Terbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Tahap I Tahun Ini
Menelusur Fakta Vaksinasi...
Menelusur Fakta Vaksinasi Bayar Sendiri di Kimia Farma Berujung Penundaan
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
1 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
1 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
2 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
2 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
3 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
3 jam yang lalu
Infografis
5 Bank BUMN Diguyur...
5 Bank BUMN Diguyur Rp200 Triliun, Segini Rincian Porsinya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved