Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Menelusur Fakta Vaksinasi Bayar Sendiri di Kimia Farma Berujung Penundaan
loading...
Program vaksinasi gotong royong individu di Kimia Farma yang seharusnya bisa dilakukan mulai Senin 12 Juni 2021 hari ini berujung pada penundaan, berikut beberapa alasannya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Program vaksinasi gotong royong individu di Kimia Farma yang seharusnya bisa dilakukan mulai Senin 12 Juni 2021 hari ini berujung pada penundaan. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro beralasan, penundaan disebabkan manajemen ingin memperpanjang masa sosialisasi.
Adapun MNC Portal Indonesia merangkum tiga fakta yang terkait erat dengan penundaan vaksinasi berbayar Kimia Farma.
Pertama, Pembahasan Tanpa Pelibatan DPR
Kementerian BUMN selaku pemegang saham Holding BUMN Farmasi dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku regulator pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu belum memberi pernyataan resmi terkait penundaan vaksinasi gotong royong.
Meski begitu, saat ini Komisi IX DPR tengah melakukan pemanggilan terhadap Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dan manajemen Kimia Farma terkait pelaksanaan program herd immunity bagi masyarakat tersebut.
Pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh melalui akun media sosial (Twitter) @ninikwafiroh.
"Soal Vaksin Berbayar Kimia Farma, Komisi IX @DPR_RI Bakal Panggil Menkes @Kemenkes RI," tulis Nihayatul dikutip, Senin (12/7/2021).
Kedua, Vaksinasi Gotong Royong Individu Dituduh Komersialisasi
Sejumlah warga net menuding program vaksinasi yang digelar Kimia Farma adalah bentuk bisnis perusahaan pelat merah tersebut. Pernyataan tersebut membanjiri postingan kunjungan Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury, saat mengunjungi klinik Kimia Farma di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, yang diunggah Kementerian BUMN di laman resmi Instagram.
Adapun MNC Portal Indonesia merangkum tiga fakta yang terkait erat dengan penundaan vaksinasi berbayar Kimia Farma.
Pertama, Pembahasan Tanpa Pelibatan DPR
Kementerian BUMN selaku pemegang saham Holding BUMN Farmasi dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku regulator pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu belum memberi pernyataan resmi terkait penundaan vaksinasi gotong royong.
Meski begitu, saat ini Komisi IX DPR tengah melakukan pemanggilan terhadap Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, dan manajemen Kimia Farma terkait pelaksanaan program herd immunity bagi masyarakat tersebut.
Pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh melalui akun media sosial (Twitter) @ninikwafiroh.
"Soal Vaksin Berbayar Kimia Farma, Komisi IX @DPR_RI Bakal Panggil Menkes @Kemenkes RI," tulis Nihayatul dikutip, Senin (12/7/2021).
Kedua, Vaksinasi Gotong Royong Individu Dituduh Komersialisasi
Sejumlah warga net menuding program vaksinasi yang digelar Kimia Farma adalah bentuk bisnis perusahaan pelat merah tersebut. Pernyataan tersebut membanjiri postingan kunjungan Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury, saat mengunjungi klinik Kimia Farma di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, yang diunggah Kementerian BUMN di laman resmi Instagram.
Explore More