BPH Migas: Tiap propinsi punya cara mengendalikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan solar, tiap daerah memiliki caranya sendiri dalam mengendalikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Contohnya, provinsi seperti di Kalimantan Selatan yang menerapkan waktu untuk menjual solar bersubsidi.
"Pokoknya variasi Pemda dalam mengendalikan BBM macam-macam, yang penting semangatnya dalam menjalankan Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang pembatasan BBM bersubsidi untuk mengendalikan APBNP dalam rangka memenuhi kebuhan masyarakat luas," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Dia menambahkan, faktor kelangkaan solar karena alokasi solar berbeda dari premium di mana solar banyak digunakan untuk industri sedangkan premium untuk masyarakat. Dan kedua jenis BBM tersebut sudah melampaui kuota APBN.
"Premium digunakan untuk masyarakat, solar untuk industri, dua-duanya memang sudah melewati kuota," jelasnya.
Terkait pembatasan BBM bersubsidi ini, lanjut Ibrahim, pihaknya telah melakukan bimbingan teknis kepada seluruh SKPD di daerah-daerah.
"Yang paling penting jangka panjang kita harus punya roadmap yang jelas terkait solar karena kalau tidak hanya akan di situ-situ saja kita," tutupnya.
"Pokoknya variasi Pemda dalam mengendalikan BBM macam-macam, yang penting semangatnya dalam menjalankan Permen ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang pembatasan BBM bersubsidi untuk mengendalikan APBNP dalam rangka memenuhi kebuhan masyarakat luas," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Dia menambahkan, faktor kelangkaan solar karena alokasi solar berbeda dari premium di mana solar banyak digunakan untuk industri sedangkan premium untuk masyarakat. Dan kedua jenis BBM tersebut sudah melampaui kuota APBN.
"Premium digunakan untuk masyarakat, solar untuk industri, dua-duanya memang sudah melewati kuota," jelasnya.
Terkait pembatasan BBM bersubsidi ini, lanjut Ibrahim, pihaknya telah melakukan bimbingan teknis kepada seluruh SKPD di daerah-daerah.
"Yang paling penting jangka panjang kita harus punya roadmap yang jelas terkait solar karena kalau tidak hanya akan di situ-situ saja kita," tutupnya.
(gpr)