Kemenkeu : Implementasi kebijakan BBM harus cepat

Sindonews.com - Kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diputuskan secepatnya. Semakin lama kebijakan tersebut ditunda maka beban fiskal akan semakin besar karena adanya ancaman pembengkakan anggaran subsidi dari naiknya harga minyak mentah (Indonesian crude price/ICP) serta pelemahan nilai tukar rupiah.

“Implementasi harus cepat. Semakin kita terlambat maka kebijakan yang dikeluarkan nanti menjadi berat,” tutur Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Bambang menambahkan, besaran subsidi BBM berkorelasi dengan pergerakan asumsi ICP serta nilai tukar rupiah yang ada di APBN 2013. Tren beberapa bulan terakhir menunjukan bahwa ICP dan nilai tukar sudah meleset jauh dari yang ditetapkan dalam APBN 2013.

Hingga Maret 2013, rata-rata harga ICP mencapai USD111,11/barel, padahal yang ditetapkan dalam APBN hanya USD100/barel. Sementara itu, nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN hanya Rp9.300/USD, sedangkan realisasinya mencapai Rp9.600 an per USD.

Naiknya harga ICP serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD akan sangat memberatkan karena sebagian besar BBM yang digunakan adalah hasil impor.

“Misalkan kita bisa (jaga kuota) 46 juta kiloliter, subsidi tetap naik karena kursnya beda asumsi. Bisa dibayangkan kenaikan subsidi jika kita tidak menjaga konsumsi BBM,” ujarnya.