PHRI DIY desak moratorium pembangunan hotel baru

Sindonews.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta (DIY) meminta Pemkot Yogyakarta dan Pemkab Sleman mengeluarkan moratorium pembangunan hotel baru.

Hal itu dikarenakan jumlah hotel di kedua kabupaten/kota ini sudah padat. Pengembang diarahkan untuk membidik tiga kabupaten lain. Ketua PHRI DIY, Istidjab Danunagoro mengatakan, masih ada sekitar 20 hotel baru yang akan beroperasi di Yogyakarta hingga 2015. Saat ini mereka sudah amengantongi izin dan sedang dalam proses produksi.

Dipastikan penambahan hotel baru ini akan menjadikan persaingan hotel semakin ketat. Selama ini, hotel bintang dan melati banyak terdapat di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Sedangkan tiga kabupaten lain, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul masih minim.

"Untuk Sleman dan kota harus dibatasi, ini diarahkan di tiga kabupaten lain," katanya, Senin (8/4/2013).

Menurutnya, setelah Grand Cokro beroperasi, masih ada beberapa hotel bintang baru yang akan hadir. Diantaranya Gowongan In Horison, Fave Hotel Kledokan, dan beberapa hotel lainnya. Mereka akan mengejar operasional sebelum lebaran tahun ini. Sebab saat lebaran hotel akan full boked dan bisa bermain harga.

Agar tidak terjadi perang tarif, PHRI sudah mengeluarkan imbauan pada managemen hotel untuk menjaga tarif kamar. Semuanya harus menggunakan ambang batas terbawah dan menyepakati aturan yang ada. "Jangan jor-joran memainkan harga, persaingan harus tetap sehat," katanya.

Menurut Istidjab, kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) membuat beban dunia perhotelan menjadi berat. Listrik memberikan peranan 10 persen bagi pengeluaran biaya produksi. Akiabtnya ketika tarif naik, biaya operasional juga akan membengkak.

"Kita akan efisiensi listrik, dengan mematika lift pada jam tertentu, mengurangi AC dan mematikan lampu yang tidak perlu," kata General Manager Grand Quality Hotel Yogyakarta ini.