Ini kinerja kementan yang perlu dapat perhatian
Rabu, 10 April 2013 - 15:32 WIB
Ini kinerja kementan yang perlu dapat perhatian
A
A
A
Sindonews.com - Berdasarkan hasil kinerja atas Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang dilakukan pada Agustus-Oktober 2011, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyimpulkan, bahwa target dan tujuan PSDS tidak akan tercapai.
Hal tersebut disebabkan Kementerian Pertanian (Kementan) belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian impor daging sapi. Setidaknya, ada beberapa hasil pemeriksaan kinerja Kementan yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, pencegahan penyembelihan sapi betina produktif tidak efektif. Dia menjelaskan, dalam dokumen Blue Print PSDS 2014 dinyatakan bahwa penyembelihan sapi betina produktif (SBP) di Indonesia telah mencapai tingkat yang membahayakan bagi keberlangsungan pengembangan populasi sapi nasional, yaitu sebanyak 200 ribu ekor/tahun.
"Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI juga menunjukkan data bahwa penyembelihan SBP pada 2010 telah mencapai 204.196 ekor atau 11,8 persen dari jumlah sapi yang disembelih secara nasional," ujar Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa saat jumpa pers di kantor pusat BPK, Jakarta, Rabu (10/4/2013).
Kedua, tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan PSDS 2010 yang pendanaannya menggunakan sistem bantuan sosial ternyata tidak efektif menunjang program PSDS 2014.
"Bantuan sosial 2010 sebesar Rp12,18 miliar kepada 28 kelompok ternak di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk program pengembangan sumber pembibitan sapi potong, ternyata tidak efektif. Karena tidak berlokasi di wilayah potensi sumber bibit sapi Bali dan Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) yang telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 463/VIII/1976 tanggal 11 Agustus 1976," tuturnya.
Sekadar diketahui, pada semester II/2012, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas PSDS Tahun 2010 sampai 2012. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Pemerintah menargetkan swasembada daging sapi akan dicapai pada 2014, yaitu terwujudnya komposisi pemenuhan konsumsi daging sapi dari produksi lokal sebesar 90 persen dan dari impor sebesar 10 persen. Seperti diketahui, pada 2010, impor daging sapi masih 30 persen.
Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No 19/2010 telah menetapkan Blue Print PSDS yang memuat rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai swasembada daging sapi. Yaitu peningkatan penyediaan bakalan dan daging sapi lokal, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit sapi dan pengaturan stok daging sapi dalam Negeri.
Hal tersebut disebabkan Kementerian Pertanian (Kementan) belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian impor daging sapi. Setidaknya, ada beberapa hasil pemeriksaan kinerja Kementan yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, pencegahan penyembelihan sapi betina produktif tidak efektif. Dia menjelaskan, dalam dokumen Blue Print PSDS 2014 dinyatakan bahwa penyembelihan sapi betina produktif (SBP) di Indonesia telah mencapai tingkat yang membahayakan bagi keberlangsungan pengembangan populasi sapi nasional, yaitu sebanyak 200 ribu ekor/tahun.
"Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan RI juga menunjukkan data bahwa penyembelihan SBP pada 2010 telah mencapai 204.196 ekor atau 11,8 persen dari jumlah sapi yang disembelih secara nasional," ujar Anggota BPK RI, Ali Masykur Musa saat jumpa pers di kantor pusat BPK, Jakarta, Rabu (10/4/2013).
Kedua, tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan PSDS 2010 yang pendanaannya menggunakan sistem bantuan sosial ternyata tidak efektif menunjang program PSDS 2014.
"Bantuan sosial 2010 sebesar Rp12,18 miliar kepada 28 kelompok ternak di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk program pengembangan sumber pembibitan sapi potong, ternyata tidak efektif. Karena tidak berlokasi di wilayah potensi sumber bibit sapi Bali dan Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) yang telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 463/VIII/1976 tanggal 11 Agustus 1976," tuturnya.
Sekadar diketahui, pada semester II/2012, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas PSDS Tahun 2010 sampai 2012. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Pemerintah menargetkan swasembada daging sapi akan dicapai pada 2014, yaitu terwujudnya komposisi pemenuhan konsumsi daging sapi dari produksi lokal sebesar 90 persen dan dari impor sebesar 10 persen. Seperti diketahui, pada 2010, impor daging sapi masih 30 persen.
Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian No 19/2010 telah menetapkan Blue Print PSDS yang memuat rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai swasembada daging sapi. Yaitu peningkatan penyediaan bakalan dan daging sapi lokal, peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, pencegahan pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit sapi dan pengaturan stok daging sapi dalam Negeri.
(izz)
Lihat Juga :
