BKF: Defisit anggaran di kuartal I tidak umum

Kamis, 11 April 2013 - 20:32 WIB
BKF: Defisit anggaran...
BKF: Defisit anggaran di kuartal I tidak umum
A A A
Sindonews.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I/2013 sudah mencatatkan defisit sebesar Rp17,9 triliun. Defisit terjadi karena belanja negara jauh lebih besar dibandingkan penerimaan negara. Hingga kuartal I/2013, belanja negara sudah mencapai Rp271,9 triliun, sementara pendapatan negara dan hibah hanya Rp254 triliun.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, catatan defisit pada kuartal I tidak umum terjadi. Pasalnya, pada kuartal I, anggaran biasanya masih surplus.

“Biasanya sampai semester I masih surplus. (Seperti pada) 2011. Pada tahun 2012, (defisit) memang lebih cepat,” tutur Bambang di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (11/4/2013).

Sebagai informasi, defisit anggaran pada kuartal I/2012 lalu mencapai Rp8 triliun.

Bambang menjelaskan, selain belanja yang cepat, defisit terjadi lebih cepat karena penerimaan pajak yang tidak sesuai target. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, penerimaan perpajakan pada kuartal I/2013 mencapai Rp220,5 triliun atau 18,5 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2013.

Salah satu sektor yang mengalami penurunan adalah pajak penghasilan (PPh), terutama PPh migas. Pada kuartal I/2013, PPh migas mencapai 18,6 persen dari target padahal pada periode yang sama pada tahun lalu menyentuh 20,2 persen. Salah satu penyebab turunnya penerimaan PPh adalah target liftng yang tidak sesuai target.

“Lifting migas pengaruh tapi kan nanti harga kompensasi. PPh migas kecil yah memang begitu (kenyataannya),” imbuhnya.

Selain penerimaan perpajakan yang kecil, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga jauh di bawah target. Pada kuartal I/2013, PNBP baru mencapai Rp33,3 triliun padahal periode yang sama pada tahun lalu, PNBP sudah menyentuh Rp38 triliun.

Namun, Bambang menjelaskan masih kecilnya realisasi PNBP lebih disebabkan oleh mekanisme penyetoran. “PNBP ya mungkin itu cuma masalah masuknya kapan itu (disetor),” tandasnya.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Realisasi Belanja Negara...
Realisasi Belanja Negara di Sulsel Hingga Juli 2022 Tembus Rp26 Triliun
Fokus Belanja Negara
Fokus Belanja Negara
Belanja Pemerintah Seret...
Belanja Pemerintah Seret Bikin Ekonomi RI Kontraksi, Pengamat Ungkap Masalahnya
Banggar DPR Setujui...
Banggar DPR Setujui Postur Terbaru RAPBN 2026, Belanja Negara Naik Rp56,2 Triliun
Belanja Negara Kuartal...
Belanja Negara Kuartal I-2020 Tembus Rp452,4 Triliun
Halo Pak Jokowi, Realisasi...
Halo Pak Jokowi, Realisasi Belanja Pemerintah Masih Lelet Lho
Berita Terkini
DJP Gandeng Babinsa...
DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: Hanya Pendamping, Tak Perlu Khawatir
10 menit yang lalu
60 Negara Jadi Sasaran...
60 Negara Jadi Sasaran Tarif Baru Trump, Termasuk Sekutu Dekat AS!
1 jam yang lalu
Diplomasi Sawit Perlu...
Diplomasi Sawit Perlu Diperkuat untuk Jaga Daya Saing Ekspor
9 jam yang lalu
Perang AS-Iran Kian...
Perang AS-Iran Kian Sengit, ASEAN Wanti-wanti Krisis Pangan dan Energi
10 jam yang lalu
Garudafood Resmikan...
Garudafood Resmikan Rumah Maggot di Depok, Kelola 100 Ton Sampah Organik Jadi Nilai Ekonomi
10 jam yang lalu
MNC Sekuritas Dukung...
MNC Sekuritas Dukung MNC University dalam Seminar 'Crafting Your Career and Wealth in The Web3 Era'
10 jam yang lalu
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved