Kurangi subsidi BBM, pemerintah belum tentukan kompensasi
Jum'at, 12 April 2013 - 20:58 WIB
Kurangi subsidi BBM, pemerintah belum tentukan kompensasi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, agar lebih tepat sasaran, subsidi bahan bakar minyak (ВВМ) lebih diprioritaskan untuk kendaraan yang digunakan oleh rakyat.
"Seperti angkutan umum dan ambulan yang langsung bersinggungan oleh rakyat. Subsidi BBM tidak dihapuskan namun dikurangi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Menurutnya, hal ini lebih kepada kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk itu kebijakan pengurangan subsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memerlukan bukan untuk kendaraan pribadi.
Untuk itu, lanjut dia, agar tidak berdampak luas pemerintah tengah mempersiapkan kompensasi lainnya yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau menambahkan kuota program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. "Ini masih dalam bentuk usulan dan belum bisa dipastikan," ujarnya.
Menurutnya, dalam pengurangan subsidi diperhitungkan untuk mengurangi beban anggaran negara. Saat ini sekitar Rp60 triliun lebih telah dialokasikan dalam program penaggulangan kemiskinan. "Ini diluar anggaran subsidi seperti pupuk, pendidikan, listik dan lain-lainnya," ucap Agung.
Agung menambahkan, saat ini setiap 1 liter BBM premium disubsidi Rp3.700 oleh pemerintah. Padahal, membuat 1 liter premium total biayanya Rp8.200/liter, untuk produksi termasuk biaya jual dan pajak. jika dijual ke rakyat Rp4.500, artinya pemerintah memberi subsidi Rp3.700. Sedangkan anggaran subsidi BBM dan listrik saja pada APBN 2013 mencapai Rp316,1 triliun.
Untuk itu, Menko Kesra meyakini bahwa, jika BLT yang dipilih sebagai bentuk kompensasi diyakinkan semua partai di parlemen akan menyetujui. "Semua partai politik termasuk Golkar juga akan meyetujui ini karena digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Selain itu, Agung juga memastikan, BLT tidak akan digunakan untuk kepentingan penguasa atau parpol meski diberikan pada 'tahun-tahun politk'. Jika anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan sektor keenergian, seperti menambah kilang-kilang minyak, atau peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya, tentunya hasilnya lebih dirasakan masyarakat.
"Seperti angkutan umum dan ambulan yang langsung bersinggungan oleh rakyat. Subsidi BBM tidak dihapuskan namun dikurangi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Menurutnya, hal ini lebih kepada kepentingan nasional yang lebih luas. Untuk itu kebijakan pengurangan subsidi ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memerlukan bukan untuk kendaraan pribadi.
Untuk itu, lanjut dia, agar tidak berdampak luas pemerintah tengah mempersiapkan kompensasi lainnya yang berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau menambahkan kuota program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. "Ini masih dalam bentuk usulan dan belum bisa dipastikan," ujarnya.
Menurutnya, dalam pengurangan subsidi diperhitungkan untuk mengurangi beban anggaran negara. Saat ini sekitar Rp60 triliun lebih telah dialokasikan dalam program penaggulangan kemiskinan. "Ini diluar anggaran subsidi seperti pupuk, pendidikan, listik dan lain-lainnya," ucap Agung.
Agung menambahkan, saat ini setiap 1 liter BBM premium disubsidi Rp3.700 oleh pemerintah. Padahal, membuat 1 liter premium total biayanya Rp8.200/liter, untuk produksi termasuk biaya jual dan pajak. jika dijual ke rakyat Rp4.500, artinya pemerintah memberi subsidi Rp3.700. Sedangkan anggaran subsidi BBM dan listrik saja pada APBN 2013 mencapai Rp316,1 triliun.
Untuk itu, Menko Kesra meyakini bahwa, jika BLT yang dipilih sebagai bentuk kompensasi diyakinkan semua partai di parlemen akan menyetujui. "Semua partai politik termasuk Golkar juga akan meyetujui ini karena digunakan untuk kepentingan rakyat," katanya.
Selain itu, Agung juga memastikan, BLT tidak akan digunakan untuk kepentingan penguasa atau parpol meski diberikan pada 'tahun-tahun politk'. Jika anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan sektor keenergian, seperti menambah kilang-kilang minyak, atau peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya, tentunya hasilnya lebih dirasakan masyarakat.
(gpr)
Lihat Juga :
