Dasar ekonomi Jepang dinilai tak efektif
Sabtu, 13 April 2013 - 15:47 WIB
Dasar ekonomi Jepang dinilai tak efektif
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, 'Abenomic'. Pajak rendah dinilainya tidak efektif bagi pertumbuhan ekonomi negara.
Dia berpendapat dasar negara harus diubah, karena sistem yang saat ini didasarkan pada standar kesejahteraan tinggi dan beban pajak rendah tidak bekerja.
Ishihara juga menyoroti kebijakan pelonggaran kuantitatif dalam agenda ekonomi agresif akan mengarah pada konflik dan perang mata uang.
"Bangsa ini didukung oleh kekuatan militer dan ekonomi. Sebuah industri pertahanan terbaik dapat berkontribusi untuk revitalisasi ekonomi suatu negara," ujarnya, seperti dilansir dari Japan Today, Sabtu (13/4/2013).
Seperti diketahui, Jepang pekan lalu telah mengeluarkan stimulus besar untuk memenuhi target inflasi sebesar 2 persen. Gubernur BoJ, Haruhiko Kuroda mengatakan, bank sentral dan pemerintah telah sepakat berbagi tanggung jawab dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian negara, termasuk restrukturisasi fiskal.
"Kami sangat mengharapkan pemerintah bergerak di depan. Sangat penting bagi pemerintah menunjukkan arah masa depan konsolidasi fiskal dan terus membuat kemajuan untuk mereformasi struktur fiskal," kata Kuroda.
Kuroda telah mengumumkan rencana untuk mempercepat penambahan jumlah uang beredar selama dua tahun ke depan. Dia akan mencapai hal tersebut dengan meningkatkan pembelian aset berisiko, seperti exchange-traded funds (ETF), real-estate investment trust, serta menyedot obligasi pemerintah jangka panjang.
Dia berpendapat dasar negara harus diubah, karena sistem yang saat ini didasarkan pada standar kesejahteraan tinggi dan beban pajak rendah tidak bekerja.
Ishihara juga menyoroti kebijakan pelonggaran kuantitatif dalam agenda ekonomi agresif akan mengarah pada konflik dan perang mata uang.
"Bangsa ini didukung oleh kekuatan militer dan ekonomi. Sebuah industri pertahanan terbaik dapat berkontribusi untuk revitalisasi ekonomi suatu negara," ujarnya, seperti dilansir dari Japan Today, Sabtu (13/4/2013).
Seperti diketahui, Jepang pekan lalu telah mengeluarkan stimulus besar untuk memenuhi target inflasi sebesar 2 persen. Gubernur BoJ, Haruhiko Kuroda mengatakan, bank sentral dan pemerintah telah sepakat berbagi tanggung jawab dalam upaya menghidupkan kembali perekonomian negara, termasuk restrukturisasi fiskal.
"Kami sangat mengharapkan pemerintah bergerak di depan. Sangat penting bagi pemerintah menunjukkan arah masa depan konsolidasi fiskal dan terus membuat kemajuan untuk mereformasi struktur fiskal," kata Kuroda.
Kuroda telah mengumumkan rencana untuk mempercepat penambahan jumlah uang beredar selama dua tahun ke depan. Dia akan mencapai hal tersebut dengan meningkatkan pembelian aset berisiko, seperti exchange-traded funds (ETF), real-estate investment trust, serta menyedot obligasi pemerintah jangka panjang.
(dmd)
Lihat Juga :
