Jokowi tak hadiri rapat pengendalian BBM di Kemendagri
A
A
A
Sindonews.com - Rapat koordinasi yang membahas rencana pengendalian Bahan Bahan Minyak (BBM) bersubsidi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlangsung tertutup.
Rapat pembahasan BBM bersubsidi yang dilakukan Kemendag ini mengundang Gubernur se-Indonesia. Namun, pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Saat ditemui sebelum masuk ruang rapat, wakil Gubernur DKI yang disapa Ahok mengatakan, dirinya mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang sedang menghadiri HUT Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur.
"Mau rapat dulu. Ditunggu ya. Iya, saya wakilin Pak Gubernur yang lagi hadiri ulang tahun kopassus di Cijantung," ujar Ahok, di Kemendag, di jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Hingga berita ini ditayangkan, rapat masih berlangsung tertutup di Gedung A Kementerian dalam negeri. Dari pantauan Sindonews, semua kalangan media tidak diperkenankan masuk dan menunggu di luar gedung rapat.
Seperti diberitakan, pemerintah pusat berencana akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Rapat yang mengundang semua Pemprov se-Indonesia dilakukan sebagai tahap sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan teknis pembatasan subsidi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Rapat pembahasan BBM bersubsidi yang dilakukan Kemendag ini mengundang Gubernur se-Indonesia. Namun, pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Saat ditemui sebelum masuk ruang rapat, wakil Gubernur DKI yang disapa Ahok mengatakan, dirinya mewakili Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang sedang menghadiri HUT Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur.
"Mau rapat dulu. Ditunggu ya. Iya, saya wakilin Pak Gubernur yang lagi hadiri ulang tahun kopassus di Cijantung," ujar Ahok, di Kemendag, di jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Hingga berita ini ditayangkan, rapat masih berlangsung tertutup di Gedung A Kementerian dalam negeri. Dari pantauan Sindonews, semua kalangan media tidak diperkenankan masuk dan menunggu di luar gedung rapat.
Seperti diberitakan, pemerintah pusat berencana akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Rapat yang mengundang semua Pemprov se-Indonesia dilakukan sebagai tahap sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan teknis pembatasan subsidi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
(gpr)