Hatta: Pengurangan subsidi BBM bisa Rp2.000
Hatta: Pengurangan subsidi BBM bisa Rp2.000
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengaku masih mendalami dan melihat opsi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan pelat hitam agar dampaknya lebih kecil bagi masyarakat.
"Ini yang kita dalami, yang paling tidak menimbulkan efek besar pada inflasi di masyarakat, tidak menimbulkan dampak pada transportasi. Tidak menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat dan tidak menimbulkan dampak terhadap arus pergerakan barang karena pelat kuning tidak naik," ujarnya di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Menurutnya, masyarakat tidak mampu tetap menikmati subsidi, sedangkan masyarakat yang sudah mampu akan mendapatkan pengurangan subsidi. "Katakanlah pengurangannya Rp2.000, karena kan pemerintah sudah subsidi mereka (masyarakat mampu) Rp3.000 bahkan Rp3.500," jelasnya.
Hatta menjelaskan, filosofi kebijakan yang diambil pemerintah demi keadilan dan untuk mengerem kuota BBM bersubsidi yang sudah jebol dari kuota yang telah ditentukan sebesar 48 juta kiloliter.
"Dengan adanya kebijakan itu untuk mengerem kuota. Yang tadinya bisa 53,3 juta kiloliter, maka bisa ditahan ke angka 48 juta kiloliter. Dengan perhitungan pertumbuhan roda dua, kemudian ekonomi kita yang meningkat dan sebagainya," pungkasnya.
"Ini yang kita dalami, yang paling tidak menimbulkan efek besar pada inflasi di masyarakat, tidak menimbulkan dampak pada transportasi. Tidak menimbulkan dampak terhadap daya beli masyarakat dan tidak menimbulkan dampak terhadap arus pergerakan barang karena pelat kuning tidak naik," ujarnya di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Menurutnya, masyarakat tidak mampu tetap menikmati subsidi, sedangkan masyarakat yang sudah mampu akan mendapatkan pengurangan subsidi. "Katakanlah pengurangannya Rp2.000, karena kan pemerintah sudah subsidi mereka (masyarakat mampu) Rp3.000 bahkan Rp3.500," jelasnya.
Hatta menjelaskan, filosofi kebijakan yang diambil pemerintah demi keadilan dan untuk mengerem kuota BBM bersubsidi yang sudah jebol dari kuota yang telah ditentukan sebesar 48 juta kiloliter.
"Dengan adanya kebijakan itu untuk mengerem kuota. Yang tadinya bisa 53,3 juta kiloliter, maka bisa ditahan ke angka 48 juta kiloliter. Dengan perhitungan pertumbuhan roda dua, kemudian ekonomi kita yang meningkat dan sebagainya," pungkasnya.
(izz)
Explore More