Pemberian BBM subsidi untuk motor dinilai tidak tepat
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno menilai, usulan pemerintah untuk memberikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi sepeda motor tidak tepat.
"Sekitar 40 persen konsumsi BBM bersubsidi dihabiskan untuk sepeda motor. Karena hal ini sama saja tidak mendukung pengembangan bagi angkutan umum," kata Djoko dalam pesan singkat kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (21/4/2013).
Berdasarkan data yang dihimpunnya, setiap tahun angkutan umum hanya mengonsumsi tiga persen BBM bersubsidi. Dengan adanya pemberian fasilitas BBM bersubsidi bagi sepeda motor, menurut dia, hanya akan meningkatkan jumlah kendaraan roda dua.
"Terlebih sekarang 72 persen kecelakaan lalu-lintas dilakukan pengendara sepeda motor dan 60 persen pelanggaran lalu-lintas dilakukan sepeda motor," ujar Djoko.
Dia menyatakan, semestinya sepeda motor tidak mendapatkan BBM bersubsidi seperti halnya mobil pribadi. Hal ini agar kuota BBM subsidi yang tersedia, bisa dimanfaatkan untuk penggunaan kendaraan massal. Agar seluruh daerah di Indonesia, bisa mendukung revitalisasi angkutan umum.
"Kendala revitalisasi angkutan umum di daerah adalah mudahnya mendapatkan sepeda motor dan murahnya biaya menggunakan sepeda motor ketimbang angkutan umum," ujarnya.
Pemberian fasilitas BBM bersubsidi bagi sepeda motor, dia menyatakan nantinya bisa saja kemungkinan akan menambah konsumsi BBM subsidi, kecelakaan lalu-lintas bertambah, keruwetan lalu-lintas pun bertambah, namun disisi lain penggunan angkutan umum tidak naik.
"Sekitar 40 persen konsumsi BBM bersubsidi dihabiskan untuk sepeda motor. Karena hal ini sama saja tidak mendukung pengembangan bagi angkutan umum," kata Djoko dalam pesan singkat kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (21/4/2013).
Berdasarkan data yang dihimpunnya, setiap tahun angkutan umum hanya mengonsumsi tiga persen BBM bersubsidi. Dengan adanya pemberian fasilitas BBM bersubsidi bagi sepeda motor, menurut dia, hanya akan meningkatkan jumlah kendaraan roda dua.
"Terlebih sekarang 72 persen kecelakaan lalu-lintas dilakukan pengendara sepeda motor dan 60 persen pelanggaran lalu-lintas dilakukan sepeda motor," ujar Djoko.
Dia menyatakan, semestinya sepeda motor tidak mendapatkan BBM bersubsidi seperti halnya mobil pribadi. Hal ini agar kuota BBM subsidi yang tersedia, bisa dimanfaatkan untuk penggunaan kendaraan massal. Agar seluruh daerah di Indonesia, bisa mendukung revitalisasi angkutan umum.
"Kendala revitalisasi angkutan umum di daerah adalah mudahnya mendapatkan sepeda motor dan murahnya biaya menggunakan sepeda motor ketimbang angkutan umum," ujarnya.
Pemberian fasilitas BBM bersubsidi bagi sepeda motor, dia menyatakan nantinya bisa saja kemungkinan akan menambah konsumsi BBM subsidi, kecelakaan lalu-lintas bertambah, keruwetan lalu-lintas pun bertambah, namun disisi lain penggunan angkutan umum tidak naik.
(izz)