Edukasi keuangan ke daerah, OJK gandeng pemda
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menegaskan, OJK tidak hanya mengawasi seluruh industri keuangan di Jakarta, melaikan juga melakukan edukasi kepada masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.
"Edukasi keuangan menjadi penting untuk perlindungan konsumen. Saat ini masih banyak masyarakat yang tergiur iming-iming investasi bodong yang tidak logis," ujar Muliaman di Jakarta, Selasa (23/04/2013).
Untuk memperluas cakupan edukasi keuangan masyarakat, OJK akan menjalin kerja sama dengan seluruh pemerintah provinsi dan kab/kota di Indonesia.
"OJK ingin bangun komunikasi dengan berbagai pemerintah daerah untuk edukasi masyarakat di daerah. Edukasi keuangan ini penting, seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Muliaman menambahkan, tahapan transisi yang saat ini sedang dijalani oleh OJK sebagai lembaga yang baru berdiri. "Mulai 1 Januari tahun depan, OJK harus buka kantor di berbagai daerah. Untuk tahap pertama, kita masih numpang di kantor-kantor Bank Indonesia di daerah," ungkapnya.
Transisi juga terjadi pada sumber daya manusia (SDM) di OJK. Saat ini OJK punya 1.000 pegawai dari Kemenkeu (Bapepam-LK). "Tahun depan akan ada pindahan karyawan dari BI seiring pelimpahan kewenangan dari BI ke OJK. "Nanti saya akan bertemu dengan Pak Agus Martowardojo (Gubernur BI) untuk bahas masalah itu," pungkasnya.
"Edukasi keuangan menjadi penting untuk perlindungan konsumen. Saat ini masih banyak masyarakat yang tergiur iming-iming investasi bodong yang tidak logis," ujar Muliaman di Jakarta, Selasa (23/04/2013).
Untuk memperluas cakupan edukasi keuangan masyarakat, OJK akan menjalin kerja sama dengan seluruh pemerintah provinsi dan kab/kota di Indonesia.
"OJK ingin bangun komunikasi dengan berbagai pemerintah daerah untuk edukasi masyarakat di daerah. Edukasi keuangan ini penting, seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Muliaman menambahkan, tahapan transisi yang saat ini sedang dijalani oleh OJK sebagai lembaga yang baru berdiri. "Mulai 1 Januari tahun depan, OJK harus buka kantor di berbagai daerah. Untuk tahap pertama, kita masih numpang di kantor-kantor Bank Indonesia di daerah," ungkapnya.
Transisi juga terjadi pada sumber daya manusia (SDM) di OJK. Saat ini OJK punya 1.000 pegawai dari Kemenkeu (Bapepam-LK). "Tahun depan akan ada pindahan karyawan dari BI seiring pelimpahan kewenangan dari BI ke OJK. "Nanti saya akan bertemu dengan Pak Agus Martowardojo (Gubernur BI) untuk bahas masalah itu," pungkasnya.
(gpr)