Realisasi belanja subsidi harus tepat sasaran

Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengimbau pemerintah melakukan berbagai upaya agar realisasi belanja subsidi tidak melebihi anggaran.

"Hendaknya (Pemerintah) memiliki kriteria yang jelas untuk memastikan subsidi energi tepat sasaran, mengembangkan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, dan menetapkan golongan pelanggan listrik yang layak disubsidi bersama-sama dengan DPR," ujar Kepala BPK Hadi Poernomo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Menurutnya, realisasi belanja subsidi pada 2012 mencapai Rp346,42 triliun atau 141,35 persen dari anggaran belanja subsidi dalam APBN-P 2012 sebesar Rp245,08 triliun.

"Subsidi energi merupakan bagian terbesar dari total realisasi belanja subsidi, sebesar Rp306,48 triliun atau 88,47 persen dari total realisasi belanja subsidi," tuturnya.

Dia mengungkapkan, masih terdapat beban subsidi energi yang selama 2012 belum dibayarkan dan menjadi utang pemerintah sebesar Rp32,1 triliun. "Karena itu kami meminta pemerintah melakukan hal-hal yang kami kemukakan tadi," pungkas Hadi.