Pajak UMKM bisa mengancam pengusaha kecil
Pajak UMKM bisa mengancam pengusaha kecil
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ditentang para pelaku UMKM di DIY. Mereka menilai kebijakan ini tidak pro rakyat. Pajak yang besarnya satu persen dari omzet ini akan semakin memberatkan pengusaha kecil.
Ketua Forum UMKM DIY Prasetyo Atmosutidjo mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM telah membuat harga bahan baku naik. Sementara sampai saat ini belum ada kejelasan kompensasi apa yang akan diterima pelaku usaha.
“Meskinya pemerintah fokus masalah ini, jangan malah menerapkan pajak bagi UMKM,” ujarnya di DIY, Rabu (12/6/2013).
Beban berat yang dialami para pengusaha kecil juga akan muncul, seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap iklim usaha dan mahalnya material bahan baku. Apalagi bagi pelaku UMKM yang membidik pasar ekspor. “Sebenarnya kita kan setiap saat juga kena retribusi dan pungutan,” bebernya.
Diakuinya, wacana pemberlakuan pajak ini memang sudah terdengar di kalangan UMKM. Namun bagaimana mekanisme dan kejelasannya belum ada kepastian, semuanya masih wacana.
Sekretaris Asmindo DIY Endro Wardoyo mengatakan, kondisi yang serba sulit seperti saat ini mestinya disikapi pemerintah dengan melakukan kemudahan. Bukan malah melakukan penarikan pajak yang akan membebani pengusaha mikro dan kecil.
Menurutnya, iklim usaha di Indonesia masih mengandalkan sektor mikro. Khusus di DIY, lebih dari 80 persen usaha dijalankan pelaku UMKM. Pemberlakuan pajak dikhawatirkan akan mengganggu kondisi usaha ini ke depannya. “Mestinya kami ini diberikan kemudahan, bukan malah dibebani seperti ini,” tegasnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah (Kadin UKM) DIY, Wawan Edy berharap, sebelum diterapkan para pelaku usaha ikut dilibatkan dalam pembahasan. Jangan sampai kebijakan yang ada akan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.
“Mereka ini (UMKM) banyak menciptakan lapangan kerja. Kalau mereka sampai bangkrut justru akan menimbulkan masalah,” ujarnya.
Ketua Forum UMKM DIY Prasetyo Atmosutidjo mengatakan, kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM telah membuat harga bahan baku naik. Sementara sampai saat ini belum ada kejelasan kompensasi apa yang akan diterima pelaku usaha.
“Meskinya pemerintah fokus masalah ini, jangan malah menerapkan pajak bagi UMKM,” ujarnya di DIY, Rabu (12/6/2013).
Beban berat yang dialami para pengusaha kecil juga akan muncul, seiring melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi seperti ini akan berpengaruh terhadap iklim usaha dan mahalnya material bahan baku. Apalagi bagi pelaku UMKM yang membidik pasar ekspor. “Sebenarnya kita kan setiap saat juga kena retribusi dan pungutan,” bebernya.
Diakuinya, wacana pemberlakuan pajak ini memang sudah terdengar di kalangan UMKM. Namun bagaimana mekanisme dan kejelasannya belum ada kepastian, semuanya masih wacana.
Sekretaris Asmindo DIY Endro Wardoyo mengatakan, kondisi yang serba sulit seperti saat ini mestinya disikapi pemerintah dengan melakukan kemudahan. Bukan malah melakukan penarikan pajak yang akan membebani pengusaha mikro dan kecil.
Menurutnya, iklim usaha di Indonesia masih mengandalkan sektor mikro. Khusus di DIY, lebih dari 80 persen usaha dijalankan pelaku UMKM. Pemberlakuan pajak dikhawatirkan akan mengganggu kondisi usaha ini ke depannya. “Mestinya kami ini diberikan kemudahan, bukan malah dibebani seperti ini,” tegasnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Usaha Kecil Menengah (Kadin UKM) DIY, Wawan Edy berharap, sebelum diterapkan para pelaku usaha ikut dilibatkan dalam pembahasan. Jangan sampai kebijakan yang ada akan tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.
“Mereka ini (UMKM) banyak menciptakan lapangan kerja. Kalau mereka sampai bangkrut justru akan menimbulkan masalah,” ujarnya.
(gpr)
Explore More