Data tak akurat, penyebab BLSM salah sasaran
Senin, 24 Juni 2013 - 11:51 WIB
Data tak akurat, penyebab BLSM salah sasaran
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengakui jika pihaknya juga mengetahui banyaknya pembagian dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang tak tepat sasaran.
"Ya memang banyak info (BLSM tak tepat sasaran)," kata Irman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Menurutnya, faktor penyebab terjadi salah sasaran pembagian itu adalah karena kurangnya penataan data terbaru bagi penduduk miskin di Indonesia. "Kita minta melalui kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota melakukan revisi data supaya lebih akurat," ujarnya.
Agar lebih tepat sasaran, Irman meminta kepala daerah agar memperbarui data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
"Karena masalah di tingkat daerah karena yang punya rakyat daerah supaya di-update, bagi penerima BLSM itu, supaya lebih tepat sasaran," lanjutnya.
Irman menambahkan, DPD ikut mengawasi pembagian dana kompensasi itu agar dapat diterima rakyat miskin di tanah air. "Kami DPD melalukan pengawasan selama satu minggu, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanan supaya betul-betul sampai ke titik sasaran," tuntasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengucurkan dana kompensasi BLSM sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberikan kepada rakyat miskin Indonesia selama empat bulan dengan nilai Rp150 ribu.
"Ya memang banyak info (BLSM tak tepat sasaran)," kata Irman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2013).
Menurutnya, faktor penyebab terjadi salah sasaran pembagian itu adalah karena kurangnya penataan data terbaru bagi penduduk miskin di Indonesia. "Kita minta melalui kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota melakukan revisi data supaya lebih akurat," ujarnya.
Agar lebih tepat sasaran, Irman meminta kepala daerah agar memperbarui data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut.
"Karena masalah di tingkat daerah karena yang punya rakyat daerah supaya di-update, bagi penerima BLSM itu, supaya lebih tepat sasaran," lanjutnya.
Irman menambahkan, DPD ikut mengawasi pembagian dana kompensasi itu agar dapat diterima rakyat miskin di tanah air. "Kami DPD melalukan pengawasan selama satu minggu, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanan supaya betul-betul sampai ke titik sasaran," tuntasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengucurkan dana kompensasi BLSM sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberikan kepada rakyat miskin Indonesia selama empat bulan dengan nilai Rp150 ribu.
(gpr)
