Minimnya koordinasi hambat produksi migas
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menegaskan hambatan utama kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) justru diakibatkan kurangnya koordinasi antar kementerian.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo mengatakan bahwa faktor internal dalam lembaga pemerintah justru sering terjadi, seperti masalah periizinan, tumpang tindih lahan dan keamanan. Hal itu, justru menghambat laju produksi minyak nasional.
"Itu saja, koordinasi masih kacau," kata Susilo saat memberikan sambutan diskusi dengan Tema 'Platform Industri Nasional' di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/6/2013)
Adapun sektor yang masih mengalami hambatan, antara lain migas, mineral batu bara, ketenagalistrikan hingga energi baru terbarukan dan koservasi energi.
"Jangan jalan sendiri-sendiri. Kami di ESDM jalan sendiri, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan juga seperti itu. Kasian yang sebetulnya mudah, jadi ribet," ujarnya.
Susilo berharap, kurangnya koordinasi antarkementerian dapat dibangun kembali karena selain faktor internal produksi minyak nasional juga masih terhambat oleh faktor eksternal, seperti teknologi belum dimanfaatkan secara optimal.
"Jika koordinasi lintas kementerian saja tidak berjalan dengan biak, maka otomatis ruang untuk memaksimalkan kegiatan juga kurang baik," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) Gde Prandnyana tak memungkiri masih banyak permasalahan yang menyelimuti sektor migas, seperti soal perizinan kegiatan eksplorasi migas.
"Padahal risiko investasi cukup besar, modal juga. Belum lagi sering ada juga penolakan oleh masyarakat," kata dia.
Ke depan, lanjut dia, negara tidak hanya membutuhkan cadangan minyak, tetapi juga dari sumber energi lainnya. Pasalnya, cadangan minyak nasional saat ini tak lebih dari 4 miliar barel.
"Jika diasumsikan rata-rata pengurasan setiap hari sebanyak 830 riu barel, maka sekitar tahun 2021 cadangan minyak nasional Indonesia akan habis jika tidak ditemukan cadangan baru," kata dia.
Karena itu, menurut dia, pemerintah harus cermat dalam memanfaatkan sumber-sumber energi nasional, seperti minyak bumi agar dapat dimanfaatkan untuk masa depan anak cucu bangsa.
"Sayang jika pendapatan negara yang besar disektor Migas terbuang percuma. Tidak dikembangkan untuk ketersediaan energi baru untuk masyarakat," jelasnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo mengatakan bahwa faktor internal dalam lembaga pemerintah justru sering terjadi, seperti masalah periizinan, tumpang tindih lahan dan keamanan. Hal itu, justru menghambat laju produksi minyak nasional.
"Itu saja, koordinasi masih kacau," kata Susilo saat memberikan sambutan diskusi dengan Tema 'Platform Industri Nasional' di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (24/6/2013)
Adapun sektor yang masih mengalami hambatan, antara lain migas, mineral batu bara, ketenagalistrikan hingga energi baru terbarukan dan koservasi energi.
"Jangan jalan sendiri-sendiri. Kami di ESDM jalan sendiri, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan juga seperti itu. Kasian yang sebetulnya mudah, jadi ribet," ujarnya.
Susilo berharap, kurangnya koordinasi antarkementerian dapat dibangun kembali karena selain faktor internal produksi minyak nasional juga masih terhambat oleh faktor eksternal, seperti teknologi belum dimanfaatkan secara optimal.
"Jika koordinasi lintas kementerian saja tidak berjalan dengan biak, maka otomatis ruang untuk memaksimalkan kegiatan juga kurang baik," kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) Gde Prandnyana tak memungkiri masih banyak permasalahan yang menyelimuti sektor migas, seperti soal perizinan kegiatan eksplorasi migas.
"Padahal risiko investasi cukup besar, modal juga. Belum lagi sering ada juga penolakan oleh masyarakat," kata dia.
Ke depan, lanjut dia, negara tidak hanya membutuhkan cadangan minyak, tetapi juga dari sumber energi lainnya. Pasalnya, cadangan minyak nasional saat ini tak lebih dari 4 miliar barel.
"Jika diasumsikan rata-rata pengurasan setiap hari sebanyak 830 riu barel, maka sekitar tahun 2021 cadangan minyak nasional Indonesia akan habis jika tidak ditemukan cadangan baru," kata dia.
Karena itu, menurut dia, pemerintah harus cermat dalam memanfaatkan sumber-sumber energi nasional, seperti minyak bumi agar dapat dimanfaatkan untuk masa depan anak cucu bangsa.
"Sayang jika pendapatan negara yang besar disektor Migas terbuang percuma. Tidak dikembangkan untuk ketersediaan energi baru untuk masyarakat," jelasnya.
(rna)