Tingkatkan pemberdayaan UMKM, perlu dibangun kolaborasi
Tingkatkan pemberdayaan UMKM, perlu dibangun kolaborasi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa menjelaskan pentingnya membangun kolaborasi dan keberpihakan untuk meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"UMKM adalah bagian dari ketahanan ekonomi kita yang harus diyakini akan menjadi pilar. Tidak mungkin UMKM bisa besar dengan sendirinya tanpa kolaborasi," jelasnya dalam acara Konferensi Pemberdaya UMKM Nasional 2013 di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Menurut dia, dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami keberhasilan karena telah menjadi global player dan merupakan 40 persen kekuatan ekonomi ASEAN. Akan tetapi, di tengah kemajuan tersebut, Indonesia sedang menghadapi ketimpangan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Terbukti dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Jawa sebesar 53 persen, Sumatera 23 persen dan PDB Kalimantan yang menyumbang kurang dari 7 persen. Fenomena ini berdampak pula pada ketimpangan struktur dunia usaha.
"Tidak ada equality development, tercermin dari ketimpangan struktur usaha di mana usaha mikro yang 98 persen menumbang PDB 29 persen, sedangkan usaha besar 0,01 persen adalah penyumbang terbesar, yaitu 45,27 persen," jelasnya.
Hatta menambahkan, kesenjangan ini memerlukan keberpihakan semua pihak, yaitu critical mass untuk mengatasi fenomena tersebut sehingga usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi usaha berskala menengah maupun besar.
"UMKM adalah bagian dari ketahanan ekonomi kita yang harus diyakini akan menjadi pilar. Tidak mungkin UMKM bisa besar dengan sendirinya tanpa kolaborasi," jelasnya dalam acara Konferensi Pemberdaya UMKM Nasional 2013 di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Menurut dia, dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami keberhasilan karena telah menjadi global player dan merupakan 40 persen kekuatan ekonomi ASEAN. Akan tetapi, di tengah kemajuan tersebut, Indonesia sedang menghadapi ketimpangan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Terbukti dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Jawa sebesar 53 persen, Sumatera 23 persen dan PDB Kalimantan yang menyumbang kurang dari 7 persen. Fenomena ini berdampak pula pada ketimpangan struktur dunia usaha.
"Tidak ada equality development, tercermin dari ketimpangan struktur usaha di mana usaha mikro yang 98 persen menumbang PDB 29 persen, sedangkan usaha besar 0,01 persen adalah penyumbang terbesar, yaitu 45,27 persen," jelasnya.
Hatta menambahkan, kesenjangan ini memerlukan keberpihakan semua pihak, yaitu critical mass untuk mengatasi fenomena tersebut sehingga usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjadi usaha berskala menengah maupun besar.
(gpr)
Explore More