Presiden diminta tinjau ulang proyek Donggi Senoro
Kamis, 25 Juli 2013 - 13:41 WIB
Presiden diminta tinjau ulang proyek Donggi Senoro
A
A
A
Sindonews.com - PT LNG Energi Utama (LNGEU) melalui pengacaranya Eggy Sudjana meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninjau ulang proyek kilang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) milik PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) di desa Luwuk, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah karena merugikan negara.
Menurut Eggy, permohonan penghentian proyek tersebut sudah dilayangkan dalam bentuk Sans Prejudice kepada Presiden Rabu (19/6/2013), namun hingga sekarang belum mendapatkan tanggapan.
Akhirnya Eggy mendatangi Pertamina selaku pihak terkait untuk melakukan konfirmasi serta melakukan upaya penyelesaian kasus hukum pembangunan proyek tersebut.
"Saya punya temuan data yang seharusnya dapat proyek ini perusahaan Australia (LNGEU) tapi justru disalip perusahaan Jepang (PT DSLNG)," kata dia saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (25/7/2013)
Dikatakannya, proyek ini terlalu mahal dari harga yang sewajarnya. Hal itu, telah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu dalam surat nomor 23/WP/7/2009 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Utama Pertamina (persero).
Menurut Kalla saat itu, proyek Donggi-Senoro dapat dikerjakan dengan biaya USD1 miliar. Namun, hingga 2012 realisasi pembangunan proyek tersebut sudah mencapai USD2 miliar. Nilai pekerjaaan jauh lebih mahal dari penawaran LNGEU yang hanya sebesar USD504 juta.
"Kalau Wakil Presiden saja tidak didengar. Ya kami yang mewakili masyarakat harus mengungkap kasus ini dengan sebenarnya," kata dia.
Berdasarkan memo Jusuf Kalla nomor aa/WMP/6/2009 dsebutkan bahwa alokasi gas Donggi Senoro 100 persen ditujukan untuk domestik. Namun dalam perkembangannya hanya sekitar 25-30 persen yang dialokasikan untuk domestik dan sisanya diekspor.
Tidak hanya itu, Indonesian Coruption Watch (ICW) juga memproyeksikan, potensi kerugian negara akibat rendahnya harga jual gas Donggi-Senoro adalah USD4,589 miliar. Pendapat tersebut didasarkan atas asumsi harga jual gas JCC 70 per barel dengan harga gas USD6,16 per MMBTU.
"Padahal harga wajar menurut ICW USD8,4 per MMBTU," kata dia.
Lebih jauh dia menegaskan bahwa pembagunan proyek Donggi Senoro telah merugikan masyarakat setempat walapun telah melakukan CSR. Pasalnya, proyek tersebut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang dialami oleh lingkungan.
Eggy menegaskan, jika tidak ada tanggapan dari Presiden, maka KPK harus menginvestigasi tuntas proyek ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, kemajuan pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) proyek kilang Donggi Senoro hingga 25 Juni lalu sudah mencapai 89,9 persen atau lebih cepat dari rencana.
Demikian juga konstruksi fisik kilang, yang mulai dibangun sejak 2011 diperkirakan beroperasi dan memproduksi pada kuartal IV/2014. Sebentar lagi proyek ini akan diresmikan oleh Presiden SBY.
Menurut Eggy, permohonan penghentian proyek tersebut sudah dilayangkan dalam bentuk Sans Prejudice kepada Presiden Rabu (19/6/2013), namun hingga sekarang belum mendapatkan tanggapan.
Akhirnya Eggy mendatangi Pertamina selaku pihak terkait untuk melakukan konfirmasi serta melakukan upaya penyelesaian kasus hukum pembangunan proyek tersebut.
"Saya punya temuan data yang seharusnya dapat proyek ini perusahaan Australia (LNGEU) tapi justru disalip perusahaan Jepang (PT DSLNG)," kata dia saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (25/7/2013)
Dikatakannya, proyek ini terlalu mahal dari harga yang sewajarnya. Hal itu, telah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla waktu itu dalam surat nomor 23/WP/7/2009 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Direktur Utama Pertamina (persero).
Menurut Kalla saat itu, proyek Donggi-Senoro dapat dikerjakan dengan biaya USD1 miliar. Namun, hingga 2012 realisasi pembangunan proyek tersebut sudah mencapai USD2 miliar. Nilai pekerjaaan jauh lebih mahal dari penawaran LNGEU yang hanya sebesar USD504 juta.
"Kalau Wakil Presiden saja tidak didengar. Ya kami yang mewakili masyarakat harus mengungkap kasus ini dengan sebenarnya," kata dia.
Berdasarkan memo Jusuf Kalla nomor aa/WMP/6/2009 dsebutkan bahwa alokasi gas Donggi Senoro 100 persen ditujukan untuk domestik. Namun dalam perkembangannya hanya sekitar 25-30 persen yang dialokasikan untuk domestik dan sisanya diekspor.
Tidak hanya itu, Indonesian Coruption Watch (ICW) juga memproyeksikan, potensi kerugian negara akibat rendahnya harga jual gas Donggi-Senoro adalah USD4,589 miliar. Pendapat tersebut didasarkan atas asumsi harga jual gas JCC 70 per barel dengan harga gas USD6,16 per MMBTU.
"Padahal harga wajar menurut ICW USD8,4 per MMBTU," kata dia.
Lebih jauh dia menegaskan bahwa pembagunan proyek Donggi Senoro telah merugikan masyarakat setempat walapun telah melakukan CSR. Pasalnya, proyek tersebut tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang dialami oleh lingkungan.
Eggy menegaskan, jika tidak ada tanggapan dari Presiden, maka KPK harus menginvestigasi tuntas proyek ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, kemajuan pengerjaan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) proyek kilang Donggi Senoro hingga 25 Juni lalu sudah mencapai 89,9 persen atau lebih cepat dari rencana.
Demikian juga konstruksi fisik kilang, yang mulai dibangun sejak 2011 diperkirakan beroperasi dan memproduksi pada kuartal IV/2014. Sebentar lagi proyek ini akan diresmikan oleh Presiden SBY.
(rna)
Lihat Juga :
