Kadin minta pemerintah serius kembangkan BBN
Jum'at, 23 Agustus 2013 - 20:51 WIB
Kadin minta pemerintah serius kembangkan BBN
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik rencana pemerintah mendorong pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN).
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan agar pemerintah bisa lebih serius. Artinya, hal ini tidak hanya sekadar imbauan tanpa dilengkapi solusi hubungan hulu-hilir dalam implementasinya.
"Kadin berharap pemerintah segera menetapkan langkah-langkah praktis atas kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan ini. Khususnya dibidang energi dalam tataran mandatori. Di mana segenap mata rantai instrumen di dalam negeri benar-benar bisa diberdayakan, tidak hanya sekedar terlihat sebagai imbauan seperti yang lalu," jelas dia dalam rilisnya, Jumat (23/8/2013).
Selain itu, Kadin juga meminta pemerintah mendahulukan produksi dalam negeri, sehingga kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi lingkungan, namun juga dapat dirasakan langsung oleh para petani dan para pegiat usaha renewable energy di Indonesia.
Pada saat pertama kali pemerintah mendorong agar BBN dimanfaatkan, khususnya biodiesel, para petani dan pengusaha nasional langsung menyambut dengan membuka lahan tanaman Jatropha atau Jarak dan juga tanaman lainnya seperti Ketela dan Sorghum Manis.
Namun, lanjut dia karena dorongan pemerintah dimasa lalu tidak dilengkapi mekanisme hulu-hilir, maka industri hilir seperti PT Pertamina dan PT PLN tidak merasa ada kewajiban menyerap produksi biodiesel yang dihasilkan petani dan pengusaha.
"Apalagi sempat terkendala beda harga jual yang memang sedikit lebih tinggi. Akibatnya, industri yang baru tumbuh dan dimotori modal petani dan pengusaha harus menerima kenyataan kerugian," ungkapnya.
Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi kalau kebijakan subsidi dan insentif pemerintah bisa diarah dengan lebih tepat seperti mendukung permodalan para petani tanaman energi terbarukan ini.
Menurutnya, hal tersebut yang menyebabkan penting bagi pemerintah untuk menjelaskan mekanisme praktis. Tujuannya agar investasi yang dilakukan petani dan pengusaha dalam mengisi kebutuhan BBN guna dicampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan kesempatan positif bagi dunia usaha.
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Widjaja Kamdani mengingatkan agar pemerintah bisa lebih serius. Artinya, hal ini tidak hanya sekadar imbauan tanpa dilengkapi solusi hubungan hulu-hilir dalam implementasinya.
"Kadin berharap pemerintah segera menetapkan langkah-langkah praktis atas kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan ini. Khususnya dibidang energi dalam tataran mandatori. Di mana segenap mata rantai instrumen di dalam negeri benar-benar bisa diberdayakan, tidak hanya sekedar terlihat sebagai imbauan seperti yang lalu," jelas dia dalam rilisnya, Jumat (23/8/2013).
Selain itu, Kadin juga meminta pemerintah mendahulukan produksi dalam negeri, sehingga kebijakan ini tidak hanya berdampak bagi lingkungan, namun juga dapat dirasakan langsung oleh para petani dan para pegiat usaha renewable energy di Indonesia.
Pada saat pertama kali pemerintah mendorong agar BBN dimanfaatkan, khususnya biodiesel, para petani dan pengusaha nasional langsung menyambut dengan membuka lahan tanaman Jatropha atau Jarak dan juga tanaman lainnya seperti Ketela dan Sorghum Manis.
Namun, lanjut dia karena dorongan pemerintah dimasa lalu tidak dilengkapi mekanisme hulu-hilir, maka industri hilir seperti PT Pertamina dan PT PLN tidak merasa ada kewajiban menyerap produksi biodiesel yang dihasilkan petani dan pengusaha.
"Apalagi sempat terkendala beda harga jual yang memang sedikit lebih tinggi. Akibatnya, industri yang baru tumbuh dan dimotori modal petani dan pengusaha harus menerima kenyataan kerugian," ungkapnya.
Hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi kalau kebijakan subsidi dan insentif pemerintah bisa diarah dengan lebih tepat seperti mendukung permodalan para petani tanaman energi terbarukan ini.
Menurutnya, hal tersebut yang menyebabkan penting bagi pemerintah untuk menjelaskan mekanisme praktis. Tujuannya agar investasi yang dilakukan petani dan pengusaha dalam mengisi kebutuhan BBN guna dicampur dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan kesempatan positif bagi dunia usaha.
(izz)
Lihat Juga :
