Kemenkeu belum pikirkan paket stimulus infrastruktur
Sabtu, 31 Agustus 2013 - 11:57 WIB
Kemenkeu belum pikirkan paket stimulus infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Disinggung mengenai tidak adanya program infrastruktur dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mempunyai argumen tersendiri.
Dia menyebut pemerintah akan lebih fokus membenahi neraca pembayaran dan menjaga daya beli masyarakat karena urgensinya saat ini berkaitan dengan melemahnya rupiah.
"Sekarang kita lebih fokus dorong investasi, mengendalikan impor, mendorong ekspor dan lebih penting adalah menjaga supaya daya beli masyarakat membaik," ujar Bambang di Hotel Four Seasons, Jumat (30/8/2013).
Dia juga merinci sebagai pemangku otoritas fiskal, Kementerian Keuangan akan mendukung perluasan pembangunan infrastruktur dengan dua cara.
"Pertama, dukungan fiskal atau yang biasa disebut Viability Gap Fund (VGF). tujuannya agar APBN membantu swasta dalam konstruksi. Itu yang namanya dukungan fiskal," lanjut Bambang.
Bambang menyaratkan VGF harus diarahkan kepada proyek infrastruktur yang nilai sosialnya tinggi dan bukan nilai komersil.
"Misalnya proyek air minum. Itu kan nuansa sosial yang kebutuhan publiknya tinggi, dibandingkan pembangkit listrik dan jalan tol yang komersialnya lebih tinggi," terangnya.
Kedua, lanjut Bambang, jaminan pemerintah terutama jaminan risiko politik agar tidak ada lagi proyek yang dibatalkan dengan alasan pergantian pemimpin.
"Pemda misalnya, berganti pemimpin proyek dibatalkan. Itu kan kerugian di swasta. Nah, ini pemerintah berikan jaminan, tapi tidak jaminan keseluruhan tapi lebih ke political risk," pungkasnya.
Dia menyebut pemerintah akan lebih fokus membenahi neraca pembayaran dan menjaga daya beli masyarakat karena urgensinya saat ini berkaitan dengan melemahnya rupiah.
"Sekarang kita lebih fokus dorong investasi, mengendalikan impor, mendorong ekspor dan lebih penting adalah menjaga supaya daya beli masyarakat membaik," ujar Bambang di Hotel Four Seasons, Jumat (30/8/2013).
Dia juga merinci sebagai pemangku otoritas fiskal, Kementerian Keuangan akan mendukung perluasan pembangunan infrastruktur dengan dua cara.
"Pertama, dukungan fiskal atau yang biasa disebut Viability Gap Fund (VGF). tujuannya agar APBN membantu swasta dalam konstruksi. Itu yang namanya dukungan fiskal," lanjut Bambang.
Bambang menyaratkan VGF harus diarahkan kepada proyek infrastruktur yang nilai sosialnya tinggi dan bukan nilai komersil.
"Misalnya proyek air minum. Itu kan nuansa sosial yang kebutuhan publiknya tinggi, dibandingkan pembangkit listrik dan jalan tol yang komersialnya lebih tinggi," terangnya.
Kedua, lanjut Bambang, jaminan pemerintah terutama jaminan risiko politik agar tidak ada lagi proyek yang dibatalkan dengan alasan pergantian pemimpin.
"Pemda misalnya, berganti pemimpin proyek dibatalkan. Itu kan kerugian di swasta. Nah, ini pemerintah berikan jaminan, tapi tidak jaminan keseluruhan tapi lebih ke political risk," pungkasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
