UMKM keberatan rencana kenaikan suku bunga kredit
UMKM keberatan rencana kenaikan suku bunga kredit
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DI Yogyakarta (DIY), keberatan dengan kebijakan perbankan yang akan menaikkan suku bunga kredit atas respon kebijakan kenaikan BI Rate menjadi 7,00 persen.
Kenaikan suku bunga kredit bisa menjadi ancaman terhadap eksistensi para pelaku UMKM. Mengingat sebelumnya mereka dihajar dengan kenaikan harga BBM, dan menurunnya nilai tukar rupiah.
Ketua Forum UMKM DIY, Prasetyo Atmosutedjo mengatakan, jika kenaikan suka bunga kredit dijalankan penuh, UMKM akan semakin tercekik. Mereka tidak banyak memiliki akses untuk mendapatkan modal. Apalagi melemahnya nilai tukar telah membuat beberapa bahan baku melonjak.
"Harus ada skema khusus, agar kami tidak semakin tercekik. Yang kita butuhkan itu modal murah," ujar Prasetyo, Senin (2/9/2013).
Beban UMKM saat ini sudah cukup berat mengikuti kebijakan pemerintah. Kenaikan BBM dan melemahnya nilai tukar menjadikan biaya produksi meningkat. Jika masih dibebani dengan suku bunga kredit, UMKM sulit bertahan.
Akibatnya, kata dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dilakukan karena menjadi solusi yang paling mungkin dilakukan. "98 persen dunia usaha itu ditopang UMKM. Kalau terjadi PHK, kondisi ekonomi pasti akan lebih berat lagi," jelasnya.
Pemerintah, ujar Prasetyo, harus merealisasikan slogan mereka yang selalu melindungi UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Seperti di negara luar, harusnya UMKM diberikan kemudahan termasuk dalam akses modal.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digemborkan juga tidak banyak membantu. Kalangan perbankan yang menyalurkan KUR masih minta agunan untuk pencairan KUR.
Kebijakan menaikkan suku bunga kredit tidak akan dirasakan kalangan konglomerat. Dengan kemampuan melakukan lobi mereka dengan sendirinya bisa mencari solusi. "Kalau kita mau kemana, kita tidak kuat lobi," pungkasnya.
Kenaikan suku bunga kredit bisa menjadi ancaman terhadap eksistensi para pelaku UMKM. Mengingat sebelumnya mereka dihajar dengan kenaikan harga BBM, dan menurunnya nilai tukar rupiah.
Ketua Forum UMKM DIY, Prasetyo Atmosutedjo mengatakan, jika kenaikan suka bunga kredit dijalankan penuh, UMKM akan semakin tercekik. Mereka tidak banyak memiliki akses untuk mendapatkan modal. Apalagi melemahnya nilai tukar telah membuat beberapa bahan baku melonjak.
"Harus ada skema khusus, agar kami tidak semakin tercekik. Yang kita butuhkan itu modal murah," ujar Prasetyo, Senin (2/9/2013).
Beban UMKM saat ini sudah cukup berat mengikuti kebijakan pemerintah. Kenaikan BBM dan melemahnya nilai tukar menjadikan biaya produksi meningkat. Jika masih dibebani dengan suku bunga kredit, UMKM sulit bertahan.
Akibatnya, kata dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dilakukan karena menjadi solusi yang paling mungkin dilakukan. "98 persen dunia usaha itu ditopang UMKM. Kalau terjadi PHK, kondisi ekonomi pasti akan lebih berat lagi," jelasnya.
Pemerintah, ujar Prasetyo, harus merealisasikan slogan mereka yang selalu melindungi UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. Seperti di negara luar, harusnya UMKM diberikan kemudahan termasuk dalam akses modal.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digemborkan juga tidak banyak membantu. Kalangan perbankan yang menyalurkan KUR masih minta agunan untuk pencairan KUR.
Kebijakan menaikkan suku bunga kredit tidak akan dirasakan kalangan konglomerat. Dengan kemampuan melakukan lobi mereka dengan sendirinya bisa mencari solusi. "Kalau kita mau kemana, kita tidak kuat lobi," pungkasnya.
(izz)
Explore More