Pemda diminta dukung peningkatan ekspor
Kamis, 19 September 2013 - 16:53 WIB
Pemda diminta dukung peningkatan ekspor
A
A
A
Sindonews.com - Paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah untuk mendorong ekspor melalui berbagai keringanan mulai dari pajak hingga pungutan-pungutan, dinilai belum bisa diterapkan di pemerintah daerah.
Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis mengatakan, hal tersebut dikarenakan otonomi daerah yang menjadikan setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pungutan untuk komoditas ekspor dan non ekspor tidak bisa dibedakan lagi, daerah hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan PAD saja. Hal ini kan bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan ekspor," kata dia dalam rilisnya, Kamis (19/9/2013).
Misalnya komoditas rumput laut, kata dia, pelaku usaha masih dibebankan biaya pengujian mutu barang untuk mendapatkan health certificate (HC) dari pihak laboratorium milik pemerintah daerah.
"Tidak semua negara tujuan ekspor meminta adanya HC, tapi justru pemda yang mengharuskannya melalui perda dengan alasan meningkatkan PAD yang juga tidak jelas penggunaannya," ungkapnya.
Karena, kata dia, tidak mutlak diperlukan, pihaknya mengharapkan agar pungutan uji laboratorium itu dihapuskan sehingga pelaku ekspor dapat bekerja cepat, bisa menekan biaya ekspor serta berdaya saing.
"Yang diuji laboratorium hanya sedikit sebagai contoh beberapa kilo, sementara pembayarannya harus dikalikan berdasarkan banyaknya total yang diekspor yang sekali pengiriman bisa mencapai ribuan kilo. Ini memberatkan pengusaha," jelas Safari.
Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah pembenahan sistem birokrasi otonomi daerah. Tentunya yang berpihak terhadap pembangunan dunia usaha agar berdaya saing dan mendukung kemajuan perekonomian daerah tanpa memberatkan pelaku ekspor.
"Daerah perlu mernyesuaikan, bila ternyata kebijakan itu tidak relevan dengan kondisi global dan justru memberatkan harusnya bisa dihapus saja," katanya.
Selain itu, kata dia, untuk melakukan ekspor pelaku usaha masih dibebani berbagai pungutan. Sehingga menyebabkan biaya ekspor menjadi tinggi dan mengurangi efisiensi. "Harusnya pemda ikut mendukung pelaku ekspor dan melancarkan semua prosedur tanpa harus membebankan biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan," pungkas Safari.
Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis mengatakan, hal tersebut dikarenakan otonomi daerah yang menjadikan setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pungutan untuk komoditas ekspor dan non ekspor tidak bisa dibedakan lagi, daerah hanya memikirkan bagaimana cara meningkatkan PAD saja. Hal ini kan bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk meningkatkan ekspor," kata dia dalam rilisnya, Kamis (19/9/2013).
Misalnya komoditas rumput laut, kata dia, pelaku usaha masih dibebankan biaya pengujian mutu barang untuk mendapatkan health certificate (HC) dari pihak laboratorium milik pemerintah daerah.
"Tidak semua negara tujuan ekspor meminta adanya HC, tapi justru pemda yang mengharuskannya melalui perda dengan alasan meningkatkan PAD yang juga tidak jelas penggunaannya," ungkapnya.
Karena, kata dia, tidak mutlak diperlukan, pihaknya mengharapkan agar pungutan uji laboratorium itu dihapuskan sehingga pelaku ekspor dapat bekerja cepat, bisa menekan biaya ekspor serta berdaya saing.
"Yang diuji laboratorium hanya sedikit sebagai contoh beberapa kilo, sementara pembayarannya harus dikalikan berdasarkan banyaknya total yang diekspor yang sekali pengiriman bisa mencapai ribuan kilo. Ini memberatkan pengusaha," jelas Safari.
Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah pembenahan sistem birokrasi otonomi daerah. Tentunya yang berpihak terhadap pembangunan dunia usaha agar berdaya saing dan mendukung kemajuan perekonomian daerah tanpa memberatkan pelaku ekspor.
"Daerah perlu mernyesuaikan, bila ternyata kebijakan itu tidak relevan dengan kondisi global dan justru memberatkan harusnya bisa dihapus saja," katanya.
Selain itu, kata dia, untuk melakukan ekspor pelaku usaha masih dibebani berbagai pungutan. Sehingga menyebabkan biaya ekspor menjadi tinggi dan mengurangi efisiensi. "Harusnya pemda ikut mendukung pelaku ekspor dan melancarkan semua prosedur tanpa harus membebankan biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan," pungkas Safari.
(izz)
Lihat Juga :
