Manfaatkan hasil APEC, pemerintah diminta hidupkan L/C
Kamis, 10 Oktober 2013 - 15:49 WIB
Manfaatkan hasil APEC, pemerintah diminta hidupkan L/C
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta untuk tidak terlena dengan telah berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooporation (APEC) di Bali.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Siswono Yudho Husudo, pemerintah punya pekerjaan rumah bagaimana memanfaatkan hasil KTT tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Menurut Siswono, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyinkronkan arus barang yang berbasis sumber daya alam dengan arus devisa hasil ekspor, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, kelancaran arus barang serta peningkatan daya saing, yaitu dengan menghidupkan letter of credit (L/C).
“Pemerintah jangan sekadar pamer berhasil menggelar KTT APEC dan disepakatinya ‘Paket Bali’ yang akan dibawa pada KTT WTO Desember mendatang, namun harus memikirkan bagaimana memperoleh manfaat nyata dari perdagangan komoditas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Dihidupkannya kewajiban L/C, Siswono menilai, dapat mendukung cadangan devisa Indonesia dengan kewajiban disalurkannya pembayaran L/C ekspor melalui bank devisa yang berlokasi di Indonesia (Bank Devisa Dalam Negeri).
Dalam catatannya, Kementerian Perdagangan pernah mengeluarkan Permendag No.10/M-DAG/PER/3/2009 yang mewajibkan penggunaan L/C bagi sejumlah ekspor produk pertanian dan pertambangan dengan nilai lebih dari USD1 juta.
“Tanpa meninggalkan rezim devisa bebas, aturan tersebut membuat devisa ekspor komoditi utama masuk lebih cepat tanpa parkir dulu di luar negeri. Dalam kondisi saat ini, aturan ini seharusnya diberlakukan kembali,” tegasnya.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Siswono Yudho Husudo, pemerintah punya pekerjaan rumah bagaimana memanfaatkan hasil KTT tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
Menurut Siswono, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyinkronkan arus barang yang berbasis sumber daya alam dengan arus devisa hasil ekspor, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, kelancaran arus barang serta peningkatan daya saing, yaitu dengan menghidupkan letter of credit (L/C).
“Pemerintah jangan sekadar pamer berhasil menggelar KTT APEC dan disepakatinya ‘Paket Bali’ yang akan dibawa pada KTT WTO Desember mendatang, namun harus memikirkan bagaimana memperoleh manfaat nyata dari perdagangan komoditas,” ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Dihidupkannya kewajiban L/C, Siswono menilai, dapat mendukung cadangan devisa Indonesia dengan kewajiban disalurkannya pembayaran L/C ekspor melalui bank devisa yang berlokasi di Indonesia (Bank Devisa Dalam Negeri).
Dalam catatannya, Kementerian Perdagangan pernah mengeluarkan Permendag No.10/M-DAG/PER/3/2009 yang mewajibkan penggunaan L/C bagi sejumlah ekspor produk pertanian dan pertambangan dengan nilai lebih dari USD1 juta.
“Tanpa meninggalkan rezim devisa bebas, aturan tersebut membuat devisa ekspor komoditi utama masuk lebih cepat tanpa parkir dulu di luar negeri. Dalam kondisi saat ini, aturan ini seharusnya diberlakukan kembali,” tegasnya.
(rna)
Lihat Juga :
