DJSN optimistis aturan pelaksana UU BPJS terbit 2013
Selasa, 15 Oktober 2013 - 17:12 WIB
DJSN optimistis aturan pelaksana UU BPJS terbit 2013
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Chazali Situmorang mengaku optimistis aturan pelaksana Undang-Undang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) akan terbit tahun ini.
Dia berharap bulan November RPP sudah rampung pembahasannya, sehingga bisa difinalisasi menjadi PP.
"Yang paling krusial dan sedang berjalan adalah pembahasan RPP pengelolaan aset. Baik aset BPJS Kesehatan maupun aset BPJS Ketenagakerjaan. Pengelolaan aset ini menyangkut operasional BPJS dan terkait investasi yang dilakukan jadi perlu pembahasan yang dalam," kata Chazali, Selasa (15/10/2013).
Menurut Chazali, tim perumus saat ini sedang bekerja keras mencari konsensi dari berbagai draf yang diajukan masing-masing lembaga, baik dari Jamsostek, Askes, pemerintah dan DJSN punya draf sendiri, kemudian draf itu dibahas dicarikan konsensi untuk menghasilkan titik temu.
"Pemerintah saja ada dari Kemenakertrans, Kemenkeu dan Kemenkes. DJSN, Jamsostek dan Askes juga punya usulan sendiri. Semuanya disatukan dan dibicarakan agar aturan yang nanti dikeluarkan tidak ada yang dirugikan," katanya.
Sementara itu, PT Jamsostek (Persero) berharap pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana UU BPJS pada Oktober tahun ini. Pasalnya, pada 1 Januari 2014, Jamsostek maupun PT Askes (Persero) harus bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
"Kami menginginkan agar Produk hukum turunan dari UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS segera dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang mengatur seluruh instrumen kegiatan BPJS Ketenagakerjaan, yang diamahkan oleh UU BPJS paling lambat 1 Juli 2015," ujar Senior Vice President Legal & Compliance Rilexya Suryaputra.
Dia berharap bulan November RPP sudah rampung pembahasannya, sehingga bisa difinalisasi menjadi PP.
"Yang paling krusial dan sedang berjalan adalah pembahasan RPP pengelolaan aset. Baik aset BPJS Kesehatan maupun aset BPJS Ketenagakerjaan. Pengelolaan aset ini menyangkut operasional BPJS dan terkait investasi yang dilakukan jadi perlu pembahasan yang dalam," kata Chazali, Selasa (15/10/2013).
Menurut Chazali, tim perumus saat ini sedang bekerja keras mencari konsensi dari berbagai draf yang diajukan masing-masing lembaga, baik dari Jamsostek, Askes, pemerintah dan DJSN punya draf sendiri, kemudian draf itu dibahas dicarikan konsensi untuk menghasilkan titik temu.
"Pemerintah saja ada dari Kemenakertrans, Kemenkeu dan Kemenkes. DJSN, Jamsostek dan Askes juga punya usulan sendiri. Semuanya disatukan dan dibicarakan agar aturan yang nanti dikeluarkan tidak ada yang dirugikan," katanya.
Sementara itu, PT Jamsostek (Persero) berharap pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana UU BPJS pada Oktober tahun ini. Pasalnya, pada 1 Januari 2014, Jamsostek maupun PT Askes (Persero) harus bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
"Kami menginginkan agar Produk hukum turunan dari UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS segera dikeluarkan oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang mengatur seluruh instrumen kegiatan BPJS Ketenagakerjaan, yang diamahkan oleh UU BPJS paling lambat 1 Juli 2015," ujar Senior Vice President Legal & Compliance Rilexya Suryaputra.
(rna)
Lihat Juga :
